Page 320 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2020
P. 320

Mereka yang dirumahkan ada yang masih mendapatkan gaji meski dalam kondisi
               tak utuh. Ada pula yang sama sekali tidak mendapat gaji lantaran perusahaan tidak
               beroperasi. Pekerja yang di-PHK akan didata agar bisa diprioritaskan masuk ke
               dalam program pra kerja dari pemerintah pusat.


               Pemprov Jatim juga menyiapkan jaring pengaman sosial bagi mereka yang
               terdampak.


               5. Jambi

               Dinas Tenaga Kerja Koperasi (Disnakerkop) dan UMKM Kota Jambi mencatat, 749
               karyawan dirumahkan akibat terpukulnya dunia usaha karena pandemi corona.

               Kabid Hubungan Industri Disnakerkop dan UMKM Kota Jambi Ramayanti
               menjelaskan, ratusan karywan itu terdiri dari beberapa sektor usaha. Namun jumlah
               tersebut masih bisa bertambah, lantaran belum semua perusahaan yang
               merumahkan karyawan melapor.


               "Kalau secara lisan sudah kami sampaikan ke-90 perusahaan di Kota Jambi jika ada
               karyawan yang dirumahkan silakan dilaporkan," kata dia dilansir dari Tribun Jambi.

               Ramayani menjelaskan, karyawan yang dirumahkan masih mendapatkan 50 persen
               gaji. Tetapi tak sedikit pula perusahaan yang tak lagi mampu membayar gaji
               karyawan.


               "Karena logikanya saja, kalau perusahaan sudah tidak beroperasi maka akan
               membayar gaji karyawan dari mana," kata dia.

               6. DKI Jakarta

               Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah
               mengatakan, sebantak 162.416 pekerja telah melapor di- PHK dan dirumahkan.
               Ratusan ribu pekerja tersebut berasal dari 18.045 perusahaan.

               Andri mengemukakan, rinciannya 30.137 pekerja dari 3.348 perusahaan di-PHK.
               Sedangkan 132.279 pekerja dari 14.697 perusahaan dirumahkan tanpa upah. Dinas
               Tenaga Kerja akan melaporkan data itu ke Kementerian Koordinator Bidang
               Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan RI.

               Data itu nantinya akan diverifikasi pemerintah pusat untuk diberikan insentif melalui
               program Kartu Prakerja pada para pekerja.

               "Kami langsung akan melaporkan ke kementerian," kata Andri.

               Sumber: Kompas.com (Penulis: Imam Rosidin, Dendi Ramdhani, Nursita Sari |
               Editor: Abba Gabrilin, Dheri Agriesta, David Oliver Purba, Irfan Maulana), Antara,
               Tribun Jambi

               Editor : Pythag Kurniati




                                                      Page 319 of 394.
   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325