Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2020

Para peserta yang terdaftar akan menerima bantuan uang sebesar Rp 3.550.000
untuk biaya pelatihan dan insentif. Syarat Kartu Prakerja adalah Warga Negara
Indonesia (WNI), usia minimal 18 tahun, dan sedang tidak mengikuti pendidikan
formal.

Ada beberapa pilihan pelatihan yang bisa diambil sesuai dengan minat peserta Kartu
Prakerja 2020. Tujuan pelatihan, yakni memberikan keterampilan yang bisa
digunakan untuk kebutuhan industri maupun berwirausaha.

Beberapa alternatif pelatihan antara lain cara berjualan secara online, menjadi
fotografer, menguasai aplikasi komputer, kursus bahasa, keterampilan perawatan
kecantikan, menjadi pelatih kebugaran, cara mendapatkan penghasilan dari media
sosial, dan lain-lain.

2. Insentif untuk korban PHK Melalui BP Jamsostek, pemerintah masih menggodok
skema pemberian insentif bagi pekerja korban PHK. Rencananya, setiap pekerja
korban PHK akan diberikan insentif sebesar Rp 1 juta hingga Rp 5 juta untuk 3
bulan.

Dikutip dari Kontan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan korban
PHK akibat dampak corona bakal mendapatkan bantuan berupa santunan sekaligus
pelatihan. Santunan oleh BPJamsostek itu pun berbeda dengan program Kartu
Prakerja.

"Kita juga akan memberi insentif untuk yang terkena PHK dari sisi BPJS
Ketenagakerjaan memberi santunan plus pelatihan sehingga bisa mendapatkan
paling tidak dalam tiga bulan Rp 1 juta per kepala," ujar dia dalam video conference
di Jakarta.

3. Terbitkan surat utang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan salah
satu upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah penerbitan surat utang khusus
untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha UMKM. Sebab, industri ini
menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pandemik virus corona.

"Selain melalui KUR, kami mendukung melalui program ini, yaitu dengan cara
pemerintah akan menerbitkan bonds yang akan diberikan atau mampu di- channel -
kan bagi nasabah UMKM existing, atau KPR, atau kredit motor yang sedang
mengalami kesulitan," ujar Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi
XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/4/2020).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, obligasi negara untuk
UMKM itu nantinya berfungsi untuk menambah likuiditas pelaku usaha. Harapannya,
pengusaha bisa tetap menggaji karyawannya dan tidak terjadi PHK di sektor
tersebut.

"Kita dapat berikan likuiditas atau walking capital kepada nasabah yang mengalami

Page 91 of 394.