Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 NOVEMBER 2019
P. 122
Sementara, serikat buruh di KBB meminta Pemkab Bandung Barat tidak menetapkan
UMK berdasarkan metode penghitungan peraturan pemerintah (PP) 78 tahun 2015.
Sekretaris Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI)
Bandung Barat, Dede Rahmat, menilai jika penetapan UMK mengaju pada PP 78,
hanya akan merugikan buruh karena bisa menurunkan daya beli dan menghilangkan
hak berunding serikat buruh dalam penentuan kenaikan upah.
"Kita meminta keberpihakan Bupati untuk tidak menggunakan rumusan PP 78/2015
dalam rekomendasi UMK yang dibawa dalam rapat dewan pengupahan," ujarnya.
Ia mengatakan, jika berkaca pada tahun sebelumnya, dalam rapat Lembaga Kerja
Sama Tripartit (LKST) untuk membahas penetapan UMK biasanya selalu muncul dua
usulan nominal upah, yakni dari asosiasi pengusaha (Apindo) dan kedua nominal
upah dari serikat pekerja.
"Kita tidak memaksakan bupati harus mengambil rekomendasikan angka dari serikat
pekerja. Yang pasti kami berharap rekomendasi yang diputuskan bupati tak sesuai
dengan PP 78/2015," kata Dede.
Page 121 of 193.
