Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 NOVEMBER 2019
P. 92
Title KSPI TOLAK WACANA PENGHAPUSAN SKEMA UMK
Media Name bisnis.com
Pub. Date 14 November 2019
https://ekonomi.bisnis.com/read/20191114/12/1170354/kspi-tolak-wacana-
Page/URL
penghapusan-skema-umk
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak wacana
Kementerian Ketenagakerjaan yang berencana menghapus Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) dan hanya mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP).
Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa rencana tersebut ngawur,
bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan,
dan secara sistematis akan memiskinkan kaum buruh.
"Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur bahwa upah minimum terdiri atas
upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota," katanya dalam
siaran pers yang diterima oleh pada Kamis (14/11/2019).
Lebih lanjut, Said Iqbal menegaskan bahwa upah minimum berdasarkan wilayah
kabupaten/kota sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun yang lalu, jadi tidak
masuk akal apabila UMK hendak dihapuskan. Karena hal tersebut akan memicu
perusahaan berlomba-lomba membayar upah buruh hanya sesuai UMP.
Sebagai contoh, UMP Jawa Barat pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 1,668,372.
Sementara itu, UMK Jawa Barat tahun 2019 yang tertinggi ada di Kabupaten
Karawang, yakni Rp 4.234.010. Sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten
Pangandaran, sebesar Rp 1.714.673.
"Jika UMK ditiadakan, maka buruh di Karawang yang selama ini upahnya 4,2 juta
Page 91 of 193.
