Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MEI 2020
P. 11
Anggota Komisi XI DPR itu, juga menjelaskan bahwa dalam Program Kartu Prakerja
itu, setiap pesertanya akan menjalani pelatihan kerja supaya setelah pandemi ini
mereka bisa siap untuk masuk kembali ke dunia kerja. "Yang di-PHK tentu perlu
untuk mendapatkan perspektif yang lain, siapa tahu dia nanti bekerja di bidang
berbeda pada saat dia di-PHK dari pekerjaan awalnya," kata Misbakhun.
Untuk itu, politisi dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II itu mengajak anggota DPR RI
membantu pengawasan Program Kartu Prakerja itu. Sementara itu, anggota Fraksi
PKS DPR RI Kurniasih Mufidayati saat rapat paripurna itu, mengajak DPR untuk
mendesak Pemerintah menghentikan Program Kartu Prakerja. Anggota Komisi IX
DPR itu menjelaskan, Kartu Prakerja yang dijalankan Pemerintah telah menimbulkan
banyak masalah dan hanya 60 persen daerah di Indonesia bisa mengakses program
tersebut secara daring.
Padahal, menurut Kurniasih, anggaran yang dialirkan untuk Kartu Prakerja sebesar
Rp5,6 triliun itu akan lebih baik jika dialihkan untuk membantu kebutuhan pekerja
terdampak COVID-19 dan upaya pemulihan kondisi ekonomi.
"Jadi pengelolaan pelatihan yang tidak tepat dalam situasi pandemi saat ini dengan
alokasi anggaran Rp5,6 triliun, sehingga program ini dianggap tidak memenuhi rasa
keadilan dan pemerataan bagi bangsa Indonesia, serta tidak transparan," ujar
Kurniasih.
Page 10 of 184.
