Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2019

Padahal diketahui, PT Odira sendiri merupakan Kontraktor kontrak kerja sama dari
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK
Migas).

"Padahal hak-hak para pekerja tersebut merupakan kewajiban dari perusahaan yang
tertulis di dalam peraturan perusahaan tahun 2011 hingga 2013," terang Janses E.
Sihaloho kepada wartawan, saat menggelar buka puasa bersama di Pamulang,
Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (15/5/2019).

Dikatakannya pula, selain permasalahan itu, rupanya sejak bulan Juni 2018
perusahaan telah melakukan penurunan besaran upah secara sepihak kepada
beberapa pekerja. Bahkan disertai pula tekanan agar mereka menyetujuinya.

"Tekanan dari perusahaan itu apabila pekerja tersebut tidak menyetujui penuruan
besaran upah, maka upah pada bulan Juni 2018 serta THR-nya ketika itu tak akan
dibayar," ucap Janses.

Karena merasa hak-haknya tak ditunaikan perusahaan, maka selanjutnya para
pekerja menyepakati surat kuasa khusus tertanggal 27 Februari 2019 kepada tim
hukum guna mendaftarkan gugatan Perselisihan Hak di Pengadilan Hubungan
Industrial pada PN Jakarta Pusat, tanggal 08 Maret 2019 lalu.

Masih kata Janses, selama proses persidangan berlangsung, pihak perusahaan

kerap kali menawarkan kepada para pekerja untuk berdamai. Hal tersebut terbukti
dengan adanya pengunduran diri oleh 2 orang pekerja dari sejumlah pekerja lainnya
yang mengajukan gugatan.

"Perlu menjadi catatan, bahwa terdapat kesepakatan antara dua pekerja yang
berdamai dengan perusahaan, dimana perusahaan memberikan 100 persen upah
tertunda kepada dua pekerja tersebut. Dengan catatan, keduanya diwajibkan untuk
mengundurkan diri sebagai pekerja dan tidak campur tangan dalam perkara yang
sedang berlangsung itu," tandasnya.

Sementara itu, pihak perusahaan sendiri hingga kini belum bisa dikonfirmasi atas

gugatan para pekerja. Beberapa kontak yang dihubungi, tak dapat diakses.

Page 53 of 144.