Page 70 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 NOVEMBER 2019
P. 70
penegakan hukum ketenagakerjaan agar iklim hubungan industrial menjadi
harmonis.
"Kita berharap ke depan semua pihak terkait mematuhi dan melaksanakan semua
ketentuan yang berlaku," kata Agus.
Sehari sebelumnya pada Selasa (15/11/2019), Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Herlambang Adi Nugroho membacakan surat dakwaan terhadap dua pimpinan KDH.
Jaksa menilai keduanya telah melanggar aturan terkait tanggungjawab untuk
menyetorkan iuran pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya.
"Sejak bulan Desember 2018 hingga Juni 2019, terdakwa tidak membayarkan iuran
156 karyawan KDH ke BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.
Jaksa Herlambang menambahkan keduanya didakwa telah melanggar pasal 19 ayat
(1) dan ayat (2) Jo Pasal 55 UU RI Nomor 24 tahun 2011.
"Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya
dan menyetorkan kepada BPJS, dan Pemberi kerja wajib membayar dan
menyetorkan tanggungjawabnya kepada BPJS," ujar Herlambang saat membacakan
dakwaan di persidangan.
Hadir dalam sidang pra peradilan diantaranya Bambang Adi Imambrojo, Kabag
Penyuluhan Informasi dan Advokasi Hukum dan Totok, Biro Hukum Kemnaker; dan
Kabid Pengawasan Dinas Provinsi Kepri, Mahlan.
Sidang pidana lanjutan perkara ini akan kembali digelar pada Selasa (12/11/2019)
mendatang dengan agenda tanggapan JPU terhadap eksepsi yang diajukan tim
kuasa hukum kedua terdakwa.
Page 69 of 135.
