Page 90 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 NOVEMBER 2019
P. 90

dialaminya ke PT CKS untuk dipulangkan ke Indonesia.

               Nahas, permintaan N itu mendapat respon tidak baik, pihak PT malah meminta N
               untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp 30 juta jika ingin kembali ke Indonesia.

               "Selama saya bisa pulang ya sudah saya bilang ke keluarga untuk bawa uang ke PT,
               tapi baru dibayarkan Rp 20 juta. Saya terus diizinkan untuk pulang," katanya.

               Karena merasa dirugikan, N kemudian melaporkan kejadian yang menimpanya
               kepada Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Indramayu.

               Ketua SBMI Indramayu, Juwarih mengatakan, pihaknya akan bertindak tegas
               terhadap PT CKS yang sudah melanggar perjanjian kerjanya dengan N.

               Dalam hal ini SBMI Indramayu melayangkan surat pengaduan Nomor :
               025/DPC.SBMI/IM/X/2019 kepada Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga
               Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kementerian Ketenagakerjaan RI.

               "Karena dipekerjakan tidak sesuai dengan job kerja yang tercantum di Perjanjian
               Kerja, membuat N dirugikan baik moril maupun materil," ujar dia.

               Juwarih menilai, tindakan PT CKS maupun agency di Hongkong , dianggap tidak
               manusiawi.

               Mereka lebih mengedepankan meminta ganti rugi sebagai konsekuensi pemutusan
               kontrak ketimbang menindaklanjuti aduan dari N.

               "Salah satu tugas yang dikerjakan oleh pihak perekrut ialah memberikan
               perlindungan terhadap TKW di luar negeri, namun PT CKS dan Agency malah
               mengabaikan kewajibannya itu," ujar dia.

               Disebutkan Juwarih, regulasi itu sudah diatur dalam Pasal 19, Pasal 67 huruf a joncto
               Pasal 82 huruf a, dan Pasal 87, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
               Pelindungan Pekerja Migran lndonesia.

               Regulasi lainnya juga tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan
               Transmigrasi RI Nomor : 98 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Besarnya Biaya
               Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Dornestik ke Negara Hongkong.

               "Jika terbukti adanya pelanggaran, maka PT Citra Karya Sejati bukan hanya dijatuhi
               sanksi administratif dan pidana, tapi juga Pasal 82 UU No. 18 Tahun 2017 Tentang

               PPMI," ucap Juwarih




                                                       Page 89 of 135.
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95