Page 143 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 143
Judul Buruh Minta Upah Minimum Naik 7-10%, Pengusaha : Dasarnya Apa?
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/ekonomi/444120/buruh-minta-upah-
minimum-naik-7-10-pengusaha-dasarnya-apa
Jurnalis Insi Nantika Jelita |
Tanggal 2021-11-02 18:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Kami menguji (KHL) dengan 64 komponen.
Kita ambil di Jakarta untuk referensi. Hasilnya apa? Di bawah upah minimum. Inflasinya lagi
rendah
Ringkasan
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mempertanyakan
usulan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang meminta ada kenaikan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) 2022 sebesar 7-10%. Dia berpendapat, penetapan UMK 2022 akan
mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui aturan
turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
BURUH MINTA UPAH MINIMUM NAIK 7-10%, PENGUSAHA : DASARNYA APA?
KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mempertanyakan
usulan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang meminta ada kenaikan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) 2022 sebesar 7-10%.
Dia berpendapat, penetapan UMK 2022 akan mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Soal kenaikan besaran upah sampai 7-10%. Ini mengacu aturan apa, dasarnya apa? Terus
terang kami enggak tahu soal itu (usulan upah naik 7-10%). Kami ingin komunikasi publik itu
lebih jelas dasarnya apa. Kalau pemerintah kan bakal mengacu pada UU Cipta Kerja lewat PP
36/2021," kata Hariyadi dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/11).
Menurutnya, jika patokan KSPI soal kenaikan upah dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21
142
