Page 235 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 235

UMP 2022 DKI JAKARTA DIUMUMKAN 19 NOVEMBER 2021, BERAPA
              BOCORANNYA?
              Jakarta - Upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta 2022 akan diumumkan 19 November
              2021.  Tanggal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  dari  Menteri  Ketenagakerjaan  bahwa  UMP  2022
              paling lambat diumumkan 21 November 2021.

              "Karena sesuai ketentuan tanggal 21 (November), namun tanggal 21 jatuhnya hari Minggu, kami
              akan umumkan hari Jumat, tanggal 19," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan
              Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah, Selasa (2/11/2021).

              Saat ini, dengan pengupahan Provinsi DKI Jakarta masih merumuskan besaran UMP DKI Jakarta
              2022. Dewan pengupahan tersebut terdiri dari asosiasi pengusaha, serikat buruh hingga Dewan
              Pengupahan.

              Sementara  itu,  Andri  bersama  Dewan  Pengupahan  masih  menunggu  rilis  soal  pertumbuhan
              ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hal tersebut menjadi dasar menentukan keputusan
              terkait UMP.

              "Sekarang  kami  tunggu  rilis  dari  BPS.  Insyaallah  tanggal  5  November  rilis  terkait  masalah
              pertumbuhan ekonomi termasuk PDB itu yang kami bahas lagi," jelas dia.

              Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut nantinya untuk kenaikan
              Upah Minimum Provinsi (UMP) akan menyesuaikan dengan kemampuan para pengusaha. Sebab
              saat ini masih dalam kondisi pendemi Covid-19.

              "Setiap tahun kan kalau kita bicara kenaikan UMR itu kan memang selalu naik, tapi kita situasinya
              sekarang masih pandemi, tentu kan kita juga lihat kemampuan para pengusaha. Pengusaha kan
              sekarang banyak juga yang berat," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (26/10/2021).
              Lanjut Riza, permintaan kenaikan UMP merupakan hal wajar. Namun kata dia harus disesuaikan
              dengan secara proporsional, baik masyarakat dan pihak pengusaha. Politikus Gerindra tersebut
              berjanji akan mencarikan solusi yang proporsional untuk semua pihak.

              "Harus dicarikan yang terbaik, tidak boleh mau menang-menangan, pemerintah mau menang
              sendiri, semaunya menentukan, kan tidak baik. Atau pengusaha maunya begitu tidak baik juga,
              atau buruh semaunya sendiri kan tidak baik. Semuanya pasti akan duduk bersama di satu meja
              untuk mencari solusi terbaik," jelas dia.



























                                                           234
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240