Page 230 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020

Kendati pemerintah pusat telah menetapkan upah minimum tersebut, keputusan tetap menjadi
ranah kepala daerah.
"Surat edaran ini kami sampaikan kepada para gubernur, yang menetapkan upah minimum
adalah gubernur. Kami memberikan surat edaran dengan, mungkin teman-teman juga sudah
membaca kami di situ," kata Ida.

"Di surat edaran tersebut kami menyampaikan latar belakang kenapa surat edaran itu
dikeluarkan. Tidak lain dan tidak bukan karena di latar belakangi dengan menurunnya kondisi
perekonomian Indonesia serta ketenagakerjaan pada masa pandemi Covid-19," kata dia lagi.

Selain itu, lanjut dia, kebutuhan hidup layak (KHL) para buruh/pekerja juga menjadi landasan
penetapan upah minimum 2021, yang diatur di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020 dan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015.

"Sebenarnya untuk upah minimum tahun 2021 itu menggunakan KHL sebagaimana ketentuan
yang ada di PP 78 Tahun 2015. PP 78 2015 yang bersumber dari Undang-Undang 13/2003.
Undang-undang ini didesain, peraturan pemerintah ini didesain dalam kondisi tidak memprediksi
terjadi kondisi seperti adanya pandemi ini," jelas dia.

"Dan kalau kita melihat penetapan nilai KHL yang kita tetapkan itu tidak semua akibat dari
penetapan itu tidak semua provinsi akan mengalami kenaikan. Tapi tidak semua juga provinsi
akan mengalami penurunan. Jadi sebenarnya posisinya setelah kita diskusikan secara mendalam,
mempertimbangkan berbagai hal," tambah dia.

Dengan demikian, pemerintah pun akhirnya mengambil titik tengah upah minimum 2021 dengan
melibatkan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).

"Jalan tengah yang bisa kita ambil adalah dengan tetap sebagaimana upah minimum 2021. Ini
adalah jalan tengah kita ambil dari hasil diskusi kita di dewan pengupahan nasional. Semoga
para gubernur menjadikan ini sebagai referensi dalam menetapkan upah minimum," ucap Ida.

229