Page 255 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020
P. 255
BURUH DI TANGERANG MENOLAK KENAIKAN UMK 1,5 PERSEN
Aliansi Buruh dan Pekerja Tangerang akan melakukan sosialisasi penolakan SK Gubernur Banten,
terkait penetapan Upah Minimum kota/kabupaten (UMK) 2021. Penetapan ini berdasarkan SK
nomor 561/KEP.272-HUK/2020 tentang penetapan UMK di Provinsi Banten, tertandatangani
Gubernur Banten, Wahidin Halim tanggal (20/11).
"Kami jelas menolak SK Gubernur Banten, terkait UMK yang ditetapkan kenaikannya hanya 1,5
persen. Hari ini kami akan berkeliling ke kawasan-kawasan Industri di Tangerang untuk
mensosialisasikan penolakan UMK ini," kata Frast Ketua Federasi Serikat Buruh Nusantara (FSBN)
Tangerang, dikonfirmasi Selasa (24/11).
Menurutnya, SK Gubernur Banten yang menetapkan kenaikan upah buruh sebesar 1,5 persen
untuk tahun 2021 membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi sama sekali tidak berpihak kepada
rakyat kecil.
"1,5 persen kalau dirupiahkan itu hanya sebesar Rp2000 per hari dan itu sangat jauh dari
kebutuhan buruh dengan kebutuhan-kebutuhan yang semakin tinggi di tambah dengan dampak
Covid-19," ucap Frast.
Untuk itu, pihaknya bersama sejumlah serikat buruh dan pekerja di Tangerang terus berupaya
melakukan dialog dan komunikasi dengan pihak terkait, agar kenaikan upah di tahun 2021 bisa
mencukupi kebutuhan pekerja.
"Kami pastikan kami akan memberi perlawanan. Karena tentu ini pelecehan bagi kami, bagi
buruh secara umum" jelas dia.
Ketua DPD SPSI Tangerang Selatan, Vanni Sompie menyatakan pihaknya tetap akan
memperjuangkan nasib buruh di Tangerang Selatan. Menurut dia, kenaikan upah pekerja tahun
2021 yang hanya 1,5 persen belum memenuhi ketentuan pada Peraturan Pemerintah nomor 78
tentang pengupahan pekerja. Terlebih lagi serikat pekerja/serikat buruh Tangerang Selatan
mengusulkan kenaikan sampai 8,51 persen.
"Harusnya ini dibijaki oleh pak Gubernur. Tapi ternyata pak Gubernur mengabaikan permintaan
dan harapan kami. Nilai kenaikan UMK 2021 jauh dibawah dari nilai yang sangat kami harapkan,"
tegas dia.
Diterangkan Sompie, Pemerintah Kota Tangsel sebenarnya telah mengeluarkan rekomendasi
usulan nilai kenaikan upah pekerja sebesar 3,3 persen. Nilai itu sangat jelas tercantum dalam
rekomendasi yang disampaikan Wali kota Tangsel kepada Gubernur Banten.
"Namun pak Gubernur Banten juga telah mengabaikan pendapat/usulan nilai dari Pemerintah
Kota Tangsel sendiri. Kami masih berkordinasi atas kebijakan UMK oleh Gubernur Banten ini,"
jelas dia.
Berdasarkan ketetapan UMK tahun 2021 yang naik 1,5 persen berdasarkan SK Gubernur Banten.
Maka besaran UMK pekerna sesuai wilayah kota/kabupaten adalah, Kota Tangerang Selatan
Rp4.230.792,65, Kota Serang Rp3.830.549,10 dan Kota Cilegon Rp4.309.772,64, Kabupaten
Pandeglang Rp2.800.292,64, Kabupaten Lebak Rp2.751.313,81, Kabupaten Serang
Rp4.215.180,86, Kabupaten Tangerang Rp4.230.792,65, Kota Tangerang Rp4.262.015,37.
254
