Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020

c yang termuat dalam Pasal 81 angka 1 UU Ciptaker yang mengubah Ketentuan Pasal 13 UU
Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat. Ketiga, menyatakan frasa dan lembaga pelatihan kerja perusahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam Ketentuan Pasal 13 ayat (4) yang termuat
dalam Pasal 81 angka 1 UU Ciptaker yang mengubah Ketentuan Pasal 13 UU Ketenagakerjaan
bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Keempat, menyatakan Ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf b yang termuat dalam Pasal 81 angka
3 UU Ciptaker yang mengubah Ketentuan Pasal 37 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan
UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai
lembaga penempatan tenaga kerja swasta berbadan hukum.

Terakhir, menyatakan frasa dan program jaminan pekerjaan dalam Ketentuan Pasal 9 ayat (2)
yang termuat dalam Pasal 83 angka 2 UU Ciptaker yang mengubah Ketentuan Pasal 9 UU
Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Sembilan, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
"Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih," ucap Asrun.

Ketua Hakim Panel Konstitusi MK Arief Hidayat menyatakan, pihaknya telah mendengar
permohonan yang dibacakan serta telah menerima dan membaca salinan berkas permohonan
yang diajukan para pemohon sebelum. Karenanya, hakim konstitusi memberikan nasihat atau
masukan agar nanti ada perbaikan permohonan untuk penyempurnaan.Hakim konstitusi Saldi
Isra menegaskan, karena para pemohon sebagian besar merupakan perwakilan dari organisasi
maka para pemohon atau organisasi harus berhati-hati dalam menjelaskan kedudukan hukum
para pemohon hingga siapa yang bisa merepresentasikan organisasi sesuai dengan AD/ART
organisasi di dalam maupun di luar pengadilan. Berikutnya harus juga bisa ditunjukkan pada
bagian mana AD/ART menyebutkan representasi tersebut.

"Ditunjuk kira-kira mana anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang menentukan seperti
itu dengan menunjuk buktinya. Jadi ini penjelasan yang menjelaskan siapa yang berwenang
mewakili organisasi, kemudian di mana itu diatur di dalam anggaran dasar atau anggaran rumah
tangga organisasi atau badan hukum. Lalu kemudian ditunjuk secara jelas di buktinya itu mana
bukti yang menyatakan seperti itu?," ujar Saldi.

76