Page 232 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2020
P. 232

Title          THR, KEWAJIBAN PENGUSAHA UNTUK MEMBAYAR KE KARYAWAN
               Media Name     sindonews.com
               Pub. Date      08 April 2020
                              https://ekbis.sindonews.com/read/1582642/34/thr-kewajiban-pengusaha-un tuk-
               Page/URL
                              membayar-ke-karyawan-1586325251
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive
















               Pandemi virus corona (Covid-19) membuat perekonomian Indonesia lesu. Kondisi ini
               memengaruhi arus keuangan perusahaan atau pengusaha yang akhirnya kesulitan
               membayarkan hak-hak karyawan, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR).

               THR sendiri sudah menjadi kewajiban pengusaha untuk membayarnya kepada
               pegawainya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja
               (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi
               Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

               Dalam Pasal 8 tersebut juga tertulis, pembayaran THR Keagamaan wajib dibayarkan
               paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

               Bila THR tidak dibayarkan, maka ada sanksi yang akan dikenakan kepada para
               pengusaha atau perusahaan bakal mendapat sanksi. Sanksi diatur dalam Pasal 9
               Permenaker Nomor 20 Tahun 2016.

               "Pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam
               Pasal 8, dikenai sanksi administratif seperti teguran tertulis dan pembatasan," tulis
               keterangan Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (8/4/2020).

               Pada Pasal 10, teguran tertulis yang diatur dalam Pasal 9 dikenakan kepada
               pengusaha untuk satu kali dalam jangka waktu paling lama 3 hari kalender terhitung
               sejak teguran tertulis diterima.

               Lalu pada Pasal 11 ayat (1) menyebutkan, pengusaha yang tidak melaksanakan
               kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu sesuai dalam Pasal 10, dapat
               direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan
               kegiatan usaha.

               Rekomendasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 paling sedikit didasarkan pada
               pertimbangan mengenai sebab tidak dilaksanakannya teguran tertulis oleh




                                                      Page 231 of 234.
   227   228   229   230   231   232   233   234   235