Page 183 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020

Title KATA KEMENAKER PERIHAL TUDINGAN PELONGGARAN TKA DALAM OMNIBUS LAW RUU
CIPTA KERJA
Media Name kontan.co.id
Pub. Date 17 Februari 2020
Page/URL https://nasional.kontan.co.id/news/kata-kemenaker-perihal-tudingan-pel onggaran-tka-
dalam-omnibus-law-ruu-cipta-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto - JAKARTA.

Sejumlah pihak menilai terdapat pelonggaran penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
dalam draf omnibus law rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Menanggapi hal
itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, penggunaan TKA bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional untuk bidang
tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia. Nantinya, melalui TKA
tersebut juga diharapkan terjadinya proses alih teknologi kepada tenaga kerja
Indonesia.

"Penggunaan TKA tetap dibatasi dengan memperhatikan jabatan, kompetensi pekerjaan
dan juga dalam hubungan kerja dan waktu tertentu dengan mempertimbangkan kondisi
pasar kerja dalam negeri," kata Ida Fauziyah kepada Kontan.co.id, Senin (17/2).

Lebih lanjut Ida mengatakan, terkait adanya penolakan RUU tersebut dari sejumlah
pihak. Ia mengatakan, pemerintah akan mensosialisasikan dengan pihak-pihak terkait.

"Kami akan sosialisasikan terus bersama dengan serikat pekerja atau serikat buruh dan
Apindo, tim sudah kami bentuk. Dan nanti sosialisasi juga akan dilakukan bersama
dengan DPR (hasil konsultasi dengan Pimpinan DPR )," ujar Ida.

Di tempat lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Mahfud MD
mendorong, pihak-pihak yang menolak RUU Cipta Kerja untuk memberikan masukan
karena ini baru berupa rancangan undang-undang.

"Kalau anda punya masukan, buruh punya masukan, sekarang waktunya. Silahkan
datang ke DPR, nanti ada RDPU," kata Mahfud.

Kemudian, terkait adanya salah satu pasal yang menyebutkan bahwa Peraturan
Pemerintah yang bisa mengubah ketentuan UU. Menurut Mahfud, hal itu tidak bisa
dilakukan.

"Bahkan ada yang mengatakan UU ini bisa diubah, tidak bisa mana ada UU bisa diubah
dengan PP, kalau ada muatan begitu di (rancangan) UU itu pasti salah, mungkin
ketentuan lebih lanjut tentang UU nya diatur dengan Perpres bisa. Itu bisa diperbaiki
dalam proses pembahasan ke depan," jelas Mahfud..

Page 182 of 185.