Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 52

Title          MELAWAN, KSPI TAK MAU MASUK TIM OMNIBUS LAW BENTUKAN PEMERINTAH
               Media Name     tempo.co
               Pub. Date      17 Februari 2020
                              https://bisnis.tempo.co/read/1308295/melawan-kspi-tak-mau-masuk-tim-om nibus-law-
               Page/URL
                              bentukan-pemerintah
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative















               Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan
               bahwa para buruh yang tergabung di organisasinya tidak pernah diundang maupun
               diminta masuk dalam tim pembahasan Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja.

               Untuk itu, KSPI menolak bergabung dalam tim bentukan Menteri Koordinator Bidang
               Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut.

               "KSPI tidak pernah dan tidak akan masuk tim Menko Perekonomian," kata Iqbal
               dalam konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu, 16 Februari
               2020.

               Untuk itu, kata dia, KSPI juga menolak semua pasal yang ada dalam draf
               Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja tersebut.

               "KSPI tidak bertanggung jawab terhadap satu pasal pun di dalamnya," kata dia.


               Sejak 7 Februari 2020, pemerintah telah membentuk tim pembahas Omnibus Law.
               Airlangga Hartarto mengklaim konfederasi serikat pekerja sudah diajak berdialog
               ihwal pembentukan tim tersebut.

               "Beberapa konfederasi, sepuluh konfederasi sudah dialog dengan Menaker dan
               tentunya ada dibentuk tim dan seluruhnya sudah diajak dalam sosialisasi," kata
               Airlangga saat menyerahkan draf RUU Cipta Kerja ke DPR, di Kompleks Parlemen,
               Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.

               Iqbal menyebut sejumlah hal yang menjadi alasan KSPI menolak masuk dalam tim
               bentukan Airlangga. Pertama, proses penyusunan RUU dilakukan secara tertutup.

               Menurut dia, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi
               dan Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

               Kedua, RUU Cipta Kerja ini telah diserahkan ke DPR, sehingga tidak lagi
               membutuhkan tim pembahas.






                                                       Page 51 of 185.
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57