Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 OKTOBER 2019
P. 48
pemerintahan Jokowi-Kiai Maruf mendatang. Menurutnya, ada semacam
pembagian tugas antara Puan Maharani dan Nanan.
"Puan di politik praktis. Sementara Nanan menjaga gawang, jaga partai. Dan saya
lihat mas Nanan, tipenya bukan eksekutor. Tapi pemikir atau idiolog. Jadi,
kemungkinan ada tiga anak presiden yang berpeluang masuk kabinet," kata dia.
"Dan ini bisa menjadi, paling tidak proses generasi politik ke depan. Karena tahun
2024 akan menjadi generasi baru," lanjutnya.
Sementara tiga srikandi di kabinet saat ini, Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti,
Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi masih
memiliki peluang. Pengamat politik Yasin Mohammad mengatakan, sejumlah
menteri berlatang belakang profesional berpeluang dapat dilantik kembali menjadi
pembantu presiden.
Yasin yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN)
itu melihat, kebijakan Menteri Susi yang melawan ilegal fishing dengan
penenggelaman kapal perlu diapresiasi.
Kemudian, Sri Mulyani dinilai telah mampu membuat kebijakan yang dapat
menyeimbangkan neraca keuangan negara. "Pola yang dimainkan adalah kebijakan
ekonomi liberal, membuka akses investasi dari luar. Investasi ini dibuka dalam
rangka menyeimbangkan neraca keuangan," katanya.
Yasin menilai Retno selama menjadi Menteri Luar Negeri sudah membuahkan hasil
yang nyata dalam berkomunikasi ke luar negeri.
Bahkan, telah membawa Indonesia sebagai Dewan Kehormatan di PBB. Sementara
menteri yang berpotensi tidak terpilih kembali masuk jajaran Kabinet Kerja jilid dua,
berasal dari menteri dari kalangan partai politik.
Ia mencontohkan, Airlangga Hartarto yang menjabat Menteri Perindustrian belum
menorehkan prestasi yang signifikan. "Memperin belum ada terobosan baru, tidak
ada perkembangan signifikan. Saya kira kinerjanya belum maksimal di bidang
perindustrian," paparnya.
"Lalu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, banyak melakukan kebijakan-
kebijakan impor yang menimbulkan polemik," sambung Yasin.
Selanjutnya, Kinerja Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, kata Yasin, tidak
mampu melindungi buruh atau para pekerja. "Dia tidak bisa menjembatani antara
pihak buruh dan perusahaan. Ada 4 ribu buruh yang di PHK masal, mereka datang
ke Manaker tapi menteri nya manggil Direktur Krakatau Steel saja tidak bisa," kata
Yasin.
Page 47 of 66.
