Page 59 - e-Kliping Ketenagakerjaan 1 Maret 2019
P. 59
Title MK TOLAK PERMOHONAN UJI UU KETENAGAKERJAAN
Media Name antaranews.com
Pub. Date 28 Februari 2019
https://www.antaranews.com/berita/803604/mk-tolak-permohonan-uji-uu-ke
Page/URL
tenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
MK TOLAK PERMOHONAN UJI UU KETENAGAKERJAAN
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya menyatakan menolak permohonan
uji materi Pasal 167 ayat (3) UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang diajukan oleh
Forum Perjuangan Pensiunan BNI.
"Amar putusan mengadili, menyatakan menolak permohonan pemohon," ujar Ketua Majelis
Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis.
Mahkamah menilai permohonan yang diajukan FPP BNI tidak beralasan menurut hukum.
Adapun Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyatakan, dalam hal pengusaha telah
mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun yang iurannya dibayar oleh pengusaha
dan pekerja, maka uang pesangon yang dihitung yaitu uang pensiun yang iurannya dibayar
oleh pengusaha.
Sebelumnya para pemohon mengungkapkan pihaknya masih belum memperoleh
kekurangan pembayaran uang pesangon, karena manajemen BNI dinilai telah menafsirkan
secara sepihak Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, yaitu dengan tidak
mempertimbangkan penjelasan atas pasal tersebut.
Terkait dengan dalil permohonan tersebut, Mahkamah menilai permohonan pemohon
merupakan persoalan implementasi norma, yang oleh pemohon juga diakui sebagai
persoalan implementasi.
Kendati demikian, pemohon tidak juga memperbaiki permohonannya, apalagi permohonan
pengujian serupa juga pernah diputus oleh Mahkamah.
"Mahkamah memeriksa secara cermat dan seksama permohonan pemohon, telah nyata
pula bahwa hal yang oleh pemohon dianggap sebagai perbedaan dengan permohonan-
permohonan pengujian sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah adalah hanya
terletak pada penambahan dasar pengujiannya saja, tetapi secara substantive pemohon
tidak menguraikan secara jelas alasan-alasan yang menunjukkan perbedaan dimaksud,"
ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat.
Oleh sebab itu secara substansial tidak ada alasan konstitusional baru yang menyebabkan
MK harus mengubah pendiriannya terhadap konstitusionalitas pasal yang diuji, sehingga
alasan permohonan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
Page 58 of 102.
