Page 2 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020
P. 2

Newstrend Ketenagakerjaan
                                                  20 Januari 2020

                                                       Berita Terbaru
                                 120

                                 100
                                 80                        Positif; 98

                                 60
                                                                        Negatif; 37
                                 40

                                 20
                                  0
                                               Positif                  Negatif


                                                  NEWSTREND

                 Judul          :  TRANSPARANSI OMNIBUS LAW

                 Sentimen       :  Negatif


               RINGKASAN

               Gagasan Presiden Joko Widodo untuk mengubah berbagai undang-undang yang
               tumpang-tindih secara cepat dan sederhana bisa dipahami. Indonesia memang
               sudah lama dituding mengidap penyakit "hiper-regulasi". Pusat Studi Hukum dan
               Kebijakan Indonesia mencatat, selama periode pertama masa pemerintahan Jokowi
               saja, telah terbit lebih dari 10 ribu regulasi. Di antaranya berupa 131 undang-
               undang, 526 peraturan pemerintah, dan 839 peraturan presiden. Dari sekian banyak
               regulasi itu, tak sedikit yang bertentangan.

               Masalahnya ada pada proses pembahasannya. Publik sama sekali tidak mendapat
               akses untuk mengetahui isi naskah akademik dan rancangan perubahan yang
               disiapkan. Yang sampai ke telinga kita hanya informasi sepotong-sepotong yang

               mengkhawatirkan. Berbagai rumor ini muncul karena pembahasan rancangan
               regulasi yang tertutup.

               Pembahasan rancangan omnibus law yang meliputi begitu banyak sektor
               seharusnya dilakukan dengan terbuka. Transparansi penting agar omnibus law tidak
               menjadi produk hukum yang cacat atau mendatangkan mudarat di kemudian hari.
               Lebih banyak mata yang memelototi naskah rancangan perubahan justru lebih baik.
               Pemerintah tak cukup hanya berkonsultasi dengan kelompok terbatas, apalagi yang
               didominasi pengusaha.




                                                       Page 1 of 267.
   1   2   3   4   5   6   7