Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020

Title RI-KORSEL SEGERA SELESAIKAN KESEPAKATAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA
Media Name investor.id
Pub. Date 17 Januari 2020
Page/URL https://investor.id/business/rikorsel-segera-selesaikan-kesepakatan-pe rlindungan-
pekerja-migran-indonesia
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan pemerintah Indonesia dan
Korea Selatan (Koresl) segera menyelesaian pembaharuan (renewal) nota
kesepahaman (MoU) penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan
melalui skema Employment Permit System (EPS).

"Pemerintah RI telah menyampaikan counter-draft MoU EPS kepada Menaker
Korsel, pada September 2019 lalu, melalui saluran diplomatik dan finalisasi
pembaharuan MoU EPS. Pihak Korsel secara prinsip setuju untuk digelar pertemuan
teknis JWG (joint working group) pada akhir Februari 2020 di Korsel," ucap Ida
dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (17/1).

Ida mengatakan selain perundingan finalisasi renewal EPS, forum JWG
permasalahan legal drafting (keabsahan hukum) dari kedua negara juga akan
dibahas. Tim Pemerintah Indonesia direncanakan akan mengirim utusan dari
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ( BNP2TKI).

Perundingan pembaharuan dokumen MoU oleh Indonesia dan Korea Selatan sendiri
telah berlangsung sejak 2015. Lamanya proses negosiasi disebabkan adanya usulan
revisi klausul untuk dapat meningkatkan perlindungan PMI. Sementara itu, format
MoU penempatan EPS ini sudah template untuk ke-16 negara pengirim, termasuk
Indonesia. Pada prinsipnya, Indonesia dapat menyetujui substansi teknis di dalam
counter-draft MoU yang telah disampaikan oleh pihak Korsel sebelumnya. Tetapi
masih terdapat beberapa poin substansi legal drafting yang perlu mendapatkan
kesepakatan dari kedua belah pihak.

"Pengiriman PMI ini sudah dilakukan sejak tahun 2007. MoU ini sudah habis masa
berlakunya sejak tahun 2015, tetapi secara otomatis bisa diperpanjang masa
berlakunya. Dengan adanya regulasi PMI yang baru ini, maka perlu adanya
adjustment, " ucap Ida.

Ida mengungkapkan melalui skema sistem izin kerja EPS, PMI yang bekerja di
Korsel akan memperoleh perlakuan dan hak yang sama sebagaimana tenaga kerja
Korsel sesuai dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang berlaku di Korsel.
Jadi, EPS ini memiliki sistem yang mencakup mengenai penempatan dan
perlindungan PMI di Korsel.

Page 211 of 267.