Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020

Global Union, dan Wakil Ketua dari unsur pekerja/buruh di Lembaga Kerja Sama
Tripartit Nasional (2016 - 2019).

Menurut Rusdi, PHK sepihak terhadap Mirah oleh Direksi PT JLJ, tanpa pernah
dilakukan perundingan bipartit, mediasi, dan tanpa penetapan pengadilan

"PHK sepihak tanpa penetapan pengadilan, adalah melanggar UU Ketenagakerjan
dan UU PPHI, karenanya batal demi hukum," kata Rusdi lewat keterangan resmi yang
diterima suara.com, Minggu (19/1/2020).

Mirah telah berserikat sebagai Presiden SK JLJ sejak tahun 2008 dan tanpa ada
permasalahan dari manajemen, lantaran ketika itu manajemen masih menghargai
aktivitas berserikat.

Aktivitas berserikat Mirah justru mulai dipermasalahkan oleh Manajemen PT JLJ,
sejak Mirah Sumirat bersama ASPEK Indonesia pada September 2017, melakukan
penolakan terhadap kebijakan Pemerintah yang akan menerapkan 100% Gardu Tol
Otomatis (GTO) di seluruh jalan tol.

Kemudian, pada 30 Oktober 2017, Mirah diberikan Surat Peringatan I karena
dianggap tidak melaksanakan pekerjaan Padahal, selama ini Mirah disebut telah
menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pengurus Serikat Pekerja

"Tanggal 12 Maret 2018, Mirah Sumirat diberikan Surat Peringatan II karena alasan
tidak mengikuti Medical Check Up. Padahal dalam PKB tidak ada ketentuan sanksi
bagi pekerja yang tidak mengikuti Medical Check Up. Setelah Surat Peringatan I dan
II, Mirah Sumirat tidak pernah diberikan Surat Peringatan III, Surat Skorsing, Surat
Konseling, dan Surat Pemutusan Hubungan Kerja," ujarnya.

Berkenaan dengan itu, Rusdi mengungkapkan bahwa PHK sepihak terhadap Mirah
dilakukan hanya dengan Surat Keputusan Direksi PT JLJ No. 119/KPTS-JLJ/IV/2019
tertanggal 18 April 2019 tentang PHK. Surat keputusan itupun menurutnya tidak
pernah diberikan oleh Manajemen PT JLJ kepada Mirah.

"Oleh karena itu, PHK sepihak yang dilakukan oleh Direksi PT JLJ terhadap Mirah
Sumirat, patut diduga sebagai tindakan pemberangusan serikat pekerja (union
busting), yang melanggar hak kebebasan berserikat sebagaimana telah dijamin UU
SP/SB," kata Rusdi.

Atas hal itu, Rusdi pun menyampaikan bahwa dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor
Pusat PT Jasa Marga, ASPEK Indonesia dan KSPI menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Cabut Surat Keputusan Direksi PT JLJ No. 119/KPTS-JLJ/IV/2019 tertanggal 18
April 2019 tentang PHK dan pekerjakan kembali Mirah Sumirat.

2. Menolak 'program penugasan paksa' kepada pekerja tetap PT JLJ untuk bekerja
di perusahaan lain (PT. Hutama Karya, dll) yang dilakukan oleh manajemen PT
JLJ secara perintah lisan dan tanpa adanya surat tugas, tanpa kepastian jangka
waktu penugasan dan tanpa jaminan keberlanjutan pekerjaan di PT JLJ.

Page 75 of 267.