Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2019
P. 141

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan, Yuli Adiratna,
               dalam keterangan tertulisnya Jumat.

               Yuli mengungkapkan mayoritas peserta program ini adalah pekerja migran
               bermasalah yang berstatus ilegal (tidak berdokumen), tentunya yang telah
               berdomisili di Yordania lebih dari delapan tahun. Pada pemulangan ini ada tiga
               orang PMI yang dipulangkan dari rumah tahanan detensi An-Nadara , kasusnya

               telah diputuskan pemerintah untuk di deportasi dan satu orang anak dari Murni BT
               Nuryah Pumok dipulangkan melalui program amnesti.

               "Pemerintah melakukan berbagai upaya agar proses repatriasi berjalan lancar. Ini
               bentuk perlindungan bagi pekerja migran," katanya.

               Bentuk perlindungan negara terhadap PMI salah satu programnya Desa Migran
               Produktif (Desmigratif). Program Desmigratif bertujuan untuk meningkatkan
               perlindungan bagi pekerja migran sejak dari desa, pentingnya peranan petugas
               migran dan keluarganya dari proses migrasi yang unprosedual, beresiko tinggi dan
               perdagangan orang (human Trafficking).

               Dari 50 PMI-B, 23 pekerja berasal dari Provinsi Jawa Barat. Mereka berasal dari
               Indramayu sebanyak tujuh orang dan Kerawang enam, Cirebon dan Sukabumi tiga,

               Cianjur dan subang dua, Bandung, Kuningan dan Purwakarta satu. Sedangkan yang
               berasal Jawa Tengah Brebes tiga orang, Kendal dan Payung tengah satu, Purwodadi
               satu, Banten enam, NTB empat, Lombok Timur satu, Lampung Timur satu, dan satu
               orang lagi yang berasal dari Situbondo Jawa Timur.

               Dubes KBRI Amman, Andy Rachmianto, mengatakan program amnesti pemerintah
               Yordania ini harus dimanfaatkan sebenar-benarnya karena program ini tidak selalu
               ada setiap tahunnya. "Kami menargetkan setidaknya 50 persen dari WNI yang
               berstatus ilegal dapat dibantu kepulangannya," ucapnya.


               Kebijakan Amnesti ini diberlakukan selama enam bulan, terhitung sejak tanggal 12
               Desember 2018 dan akan berakhir tanggal 12 Juni 2019. KBRI Amman telah
               melakukan berbagai sosialisasi baik dengan pertemuan langsung, melalui telepon,
               maupun lewat media sosial.

               Atase Ketenagakerjaan KBRI Amman, Suseno Hadi, mengatakan hampir seluruh
               WNI yang memanfaatkan program amnesti ini merupakan para pahlawan
               penyumbang devisa, yang seluruhnya perempuan dan telah menetap di Yordania
               selama belasan tahun.





                                                      Page 140 of 150.
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146