Page 14 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 ApRIL 2019
P. 14
Title PEMERINTAH DIDESAK TINDAK PERUSAHAAN SAWIT PERAMPAS HAK BURUH
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 29 April 2019
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190428160927-20-390286/pemerin tah-
Page/URL
didesak-tindak-perusahaan-sawit-perampas-hak-buruh
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Koalisi Buruh Sawit (KBS) kembali menagih hak-hak pekerja di sektor
perkebunan kelapa sawit kepada pemerintah dan perusahaan jelang peringatan Hari
Buruh Internasional pada 1 Mei, atau yang dikenal dengan sebutan May Day. Mereka
menuntut janji perbaikan tata kelola buruh sawit dan kesejahteraan.
"Kami menuntut perbaikan tata kelola ketenagakerjaan di perkebunan sawit dengan
prinsip-prinsip kesejahteraan dan keadilan, serta hak-hak kami," ungkap Koordinator
KBS Sunaryo Aritonang di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (28/4).
Herwin Nasution, perwakilan Serikat Buruh Perkebunan Indonesia yang merupakan
bagian dari KBS meminta pemerintah meningkatkan pengawasan regulasi perburuhan
di sektor ini. Sebab, menurutnya, tidak ada regulasi yang mengatur standar upah
minimum bagi buruh sawit.
"Bahkan banyak yang mendapat upah rendah dan di bawah minimum pada
umumnya," ucap Herwin.
Herwin meminta pemerintah bisa menindak tegas perusahaan-perusahaan sawit yang
terbukti merampas hak-hak buruh. Sebab, banyak perusahaan yang sejatinya tidak
menaati kesepakatan yang telah dilakukan antara perusahaan dengan serikat pekerja.
Menurutnya, hal ini kerap terjadi karena minimnya pengawasan dari kementerian
teknis.
"Misalnya, ada perusahaan di Kalimantan melakukan PHK terhadap 400 buruh sawit.
Padahal sudah ada persetujuan pesangon yang disaksikan Dinas Ketenagakerjaan di
sana, tapi tidak dibayar, ini tidak diperhatikan," tuturnya.
Selain itu, ia juga menyinggung minimnya hak bagi buruh perempuan di sektor ini,
misalnya pengurangan jam kerja saat usia kandungan cukup tua. Padahal, pekerjaan
ini sepenuhnya dilakukan secara fisik dan tidak sepenuhnya ramah bagi perempuan.
Zidan, perwakilan dari Sawit Watch, meminta pemerintah dan perusahaan
memperhatikan status pekerja bagi buruh di sektor perkebunan sawit. Sebab,
menurutnya, tidak ada struktur dan ikatan kerja pasti dalam sektor ini.
"Kebanyakan mereka hanya pekerjaan harian, tidak ada jaminan kesehatan,
perlindungan sosial, dan lainnya," ujarnya.
Page 13 of 268.
