Page 173 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 ApRIL 2019
P. 173

menghadirkan bukti yang memadai dan saksi-saksi kunci yang independen, bebas
               dari tekanan, dan proses peradilan yang memperhatikan relasi kuasa antara pihak
               pelaku maupun saksi.

               "Kami juga meminta pemerintah untuk memperjuangkan dan memenuhi hak korban
               yaitu  Adelina  dan  keluarganya,  atas  hak  pemulihan  termasuk  kompensasi  bagi
               keluarga,    hak    atas    kebenaran     serta    hak    atas   keadilan,"    kata   dia.

               Majikan Adelina Bebas, Indonesia Akan Lakukan Watching Brief Komnas Perempuan
               mendorong  berbagai  pihak,  khususnya  organisasi  migran,  CSO  regional,  NHRI  di
               ASEAN untuk membuat pelaporan tentang pelanggaran hak asasi migran yang akan
               diserahkan ke mekanisme HAM PBB saat Malaysia di-review di PBB, antara lain melalui
               mekanisme       UPR     (Universal    Periodic   Review),     CEDAW,      dan    lain-lain.

               Komnas  Perempuan  juga  mendorong  mekanisme  regional  baik  AICHR  (ASEAN
               Intergovernmental  Commission  on  Human  Rights  (AICHR),  ACWC  (ASEAN
               Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children),
               ACMW  (ASEAN  Committee  on  Migrant  Workers)  untuk  bersikap  dan  melakukan
               langkah  sistemik  untuk  pencegahan  dan  perlindungan  khususnya  mencegah
               impunitas      pelaku      kejahatan      kepada       buruh     migran       perempuan.

               Pemerintah Indonesia dan negara-negara ASEAN harus menjalankan komitmen dan
               mengimplementasikan ACTIP (The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons,
               Especially Women and Children), ASEAN Consensus on the Protection and Promotion
               of the Rights of Migrant Workers dan GCM (The Global Compact for Safe, Orderly and
               Regular Migration).

               Kemudian dia meminta pemerintah mnyegerakan perlindungan komprehensif dengan
               melaksanakan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
               dengan menerbitkan aturan turunannya agar dapat dioperasionalkan dan meratifikasi
               Konvensi ILO 189 tentang kerja layak PRT.

               "Pemerintah  RI  melakukan  pendokumentasian,  khususnya  kasus-kasus  femicida
               dalam berbagai konteks kekerasan, termasuk konteks kerentanan migran perempuan
               menjadi korban femicida  baik secara langsung maupun secara gradual," kata dia.
               (Ant/OL-8).






















                                                      Page 172 of 268.
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178