Page 267 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 ApRIL 2019
P. 267
KEMACETAN PARAH JICT AKIBAT GANGGUAN SISTEM, PEMERINTAH HARUS EVALUASI
Title
SERIUS HUTCHISON
Media Name rri.co.id
Pub. Date 26 April 2019
http://rri.co.id/post/berita/665925/ekonomi/kemacetan_parah_jict_akiba
Page/URL
t_gangguan_sistem_pemerintah_harus_evaluasi_serius_hutchison.html
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
KEMACETAN PARAH JICT AKIBAT GANGGUAN SISTEM, PEMERINTAH
HARUS EVALUASI SERIUS HUTCHISON
Jakarta : Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal
(SP JICT), M Firmansyah mendesak pemerintah mengevaluasi serius Hutchison di JICT
karena kemacetan parah pelabuhan yang terjadi dalam tiga hari terakhir.
"Menurut informasi perwakilan Hutchison Indonesia, sistem operasi JICT yang disewa dari
Hong Kong (N.gen) ada gangguan. Namun, kami mendapat informasi lain, gangguan sistem
tersebut karena Hutchison ingin remote operasional JICT langsung di Hong Kong," ujar
Firman di Jakarta, Kamis (25/4/2019).
Firman menyampaikan, Pelindo II sebagai perwakilan pemerintah seharusnya bisa
melakukan kontrol berupa check and balance kepada Hutchison jika ada langkah-langkah
kontroversial.
Akibat kemacetan parah tersebut, diprediksi kerugian pengusaha truk, pemilik kapal dan
pemilik barang bisa mencapai puluhan milyar. Belum lagi dampak buruk kepada masyarakat
akibat kemacetan di sekitar pelabuhan.
Menurutnya ini adalah rangkaian kontroversi yang selama ini telah merugikan pekerja dan
publik.
"Tahun 2015, JICT rugi puluhan milyar karena mogok kerja akibat manajemen PHK lewat
email tengah malam. Tahun 2017, manajemen rugi puluhan milyar karena mogok kerja
penolakan privatisasi ilegal Hutchison. Belum soal penembakan mobil pekerja di daerah lini
1 JICT yang tidak tuntas diungkap dan 4 kematian pekerja dalam 18 bulan tanpa investigasi
komperehensif," ujar Firman.
"Manajemen JICT juga melakukan PHK kepada 400 pekerja lewat modus pergantian vendor
sehingga terjadi penurunan produktivitas dan marak kecelakaan kerja. Bahkan kita tahu
kontroversi terbesar Hutchison yakni indikasi korupsi dan pelanggaran aturan dalam
perpanjangan kontrak JICT jilid II," katanya.
Pekerja JICT telah meminta berkali-kali kepada Presiden Jokowi untuk menghentikan
kontrak privatisasi JICT kepada Hutchison dengan indikasi pelanggaran aturan dan kerugian
negara Rp 4,08 trilyun.
Page 266 of 268.
