Page 101 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2021
P. 101

UMK lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak
              sebesar UMP atau UMK dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh, Upah
              Minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp4.798.312,00 dibulatkan menjadi Rp4.800.000.

              4. Persyaratan lainnya, yaitu pekerja yang bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang
              ditetapkan Pemerintah sebagaimana dalam Lampiran I Permenaker Nomor 16 Tahun 2021.

              5. BLT subsidi gaji tahun ini diutamakan untuk pekerja/buruh yang bekerja pada sektor industri
              barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, dan real estate, perdagangan dan jasa,
              kecuali jasa pendidikan dan kesehatan.

              Sebelumnya, Kemnaker akan memperluas cakupan penerima Program Bantuan Subsidi Upah
              (BSU) secara nasional di 34 Provinsi tersebar di 514 kota/kabupaten.

              Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker
              Indah Anggoro Putri, kebijakan perluasan penerima BSU ini diputuskan lantaran adanya sisa
              anggaran dan setelah melakukan koordinasi dengan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
              dan Kementerian Keuangan untuk memperluas cakupan penerima Program BSU.

              "Sisa Anggaran BSU tersebut sebesar Rp1.791.477,000 dan akan menyasar 1.791.477 pekerja.
              Anggaran yang ditetapkan dan diberikan Komite PEN untuk Program BSU sebesar Rp8,7 triliun
              untuk 8.783.350 pekerja terdampak Pandemi COVID-19," kata Indah belum lama ini.

              Dia  merinci  sesungguhnya  data  calon  penerima  BSU  yang  diterima  Kemenaker  sejumlah
              8.508.527 calon penerima. Kemudian setelah dilakukan pengecekan dan diverifikasi, ditemukan
              758.327  data  pekerja  yang  duplikasi  bansos  atau  telah  menerima  bantuan  sosial  lain.  Data
              tersebut dianggap tidak memenuhi syarat penerima Program BSU.

              "Kami telah melakukan verified data untuk menghindari bansos-bansos lain dan dikeluarkan dari
              data BSU,” katanya.

              Program BSU tahun 2021 akan dirampungkan dan tersalurkan seluruhnya kepada penerima yang
              memenuhi  syarat  sesuai  Permenaker  Nomor  16  Tahun  2021  hingga  akhir  Oktober  2021
              mendatang. Hal demikian sesuai arahan Ibu Menaker, Ida Fauziyah.

              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga menjamin tidak ada pemotongan dana BSU yang
              ditransfer ke pekerja/buruh.

              Hingga kini, Kemnaker terus berupaya memperluas cakupan penerima Program Bantuan Subsidi
              Upah (BSU) secara nasional di 34 Provinsi yang tersebar di 514 kota/kabupaten di Indonesia.

              "Terkait pembukaan rekening kolektif, ada yang menyebutkan dipotong untuk buka rekening.
              Kami  sudah  berkomitmen  dengan  Himbara,  tidak  ada  pemotongan,"  ujar  Staf  Ahli  Menaker
              Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan Aris Wahyudi.

              Menurut Aris, bagi pekerja/buruh penerima BSU yang belum mempunyai rekening Bank Himbara
              akan dibukakan rekening secara kolektif (burekol), sehingga dana BSU sebesar Rp1 juta yang
              diterima tidak boleh berkurang sedikitpun.

              "Jika penerima belum punya rekening Bank Himbara, akan dibuatkan rekening di Bank Himbara
              tanpa potongan sedikitpun," kata Aris.
              Dirjen  Binwasnaker  dan  K3  Kemnaker,  Haiyani  Rumondang,  menegaskan  bahwa  sesuai
              peraturan dan perundang-undangan, penyaluran BSU harus menggunakan Bank Himpunan Bank
              Milik Negara (Himbara) untuk menghindari biaya administrasi.


                                                           100
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106