Page 62 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2021
P. 62
"Indonesia telah mengatur proses pelatihan kerja, rekrutmen, penempatan kerja, keberlanjutan
kerja, dan pengembangan karir yang adil serta tanpa diskriminasi termasuk bagi penyandang
disabilitas," ujar Ida Fauziyah.
Menaker Ida menegaskan Pemerintah telah mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas
untuk dipekerjakan di pemerintahan paling sedikit 2 persen dan perusahaan swasta minimal 1
persen dari jumlah pegawai atau pekerja. Hal tersebut sesuai UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 53 ayat (1), dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional kepada
Perusahaan dan BUMN yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas. CM (ars).
61
