Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 AGUSTUS 2019
P. 134
"Itu pun harus diutamakan pemotongan upah bagi pejabat-pejabat. Pekerja yang
upahnya dekat-dekat dengan upah minimum tidak perlu dipotong. Besaran
pemotongan upah saya kira maksimal 10%," tuturnya, Rabu (7/8/2019).
Kebijakan pemotongan upah ini tak bisa diterapkan secara sepihak dan harus dapat
dilakukan kesepakatan dengan serikat pekerja.
Apabila PLN tetap melakukan pemotongan upah tanpa mengkomunikasikan terlebih
dahulu dengan serikat pekerja, maka serikat pekerja perusahaan dapat menggugat
ke pengadilan hubungan industrial.
"Ini enggak bisa sepihak karena memang harus dibicarakan dengan serikat pekerja.
Kalau tidak ya melanggar," tutur Timboel.
Hingga saat ini, pihak Kementerian Ketenagakerjaan belum merespons dan
berkomentar terkait dengan rencana pemotongan gaji karyawan PLN untuk
mengurangi beban biaya kompensasi insiden blackout akhir pekan lalu.
Page 133 of 156.
