Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 AGUSTUS 2019

Menurut Wahyu, harus diakui hingga kini, Malaysia dan Singapura masih memiliki
keengganan untuk memenuhi komitmen tersebut karena dianggap terlalu
memberatkan negara penerima.

Secara konkrit, desakan ini harus dituangkan dalam pembaruan bilateral agreement
antara Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Singapura tentang perlindungan pekerja
migran yang berlandaskan pada ASEAN Consensus serta instrumen-instrumen
perlindungan HAM dan buruh migran yang telah diratifikasi dan diadopsi kedua
negara.

Menurut Wahyu, Presiden Jokowi juga harus memberikan perhatian khusus
terhadap nasib PMI di Malaysia, terutama mereka yang menjadi korban
perdagangan manusia. Selama ini mereka rentan dikriminalisasi sebagai pendatang
tidak berdokumen.

Selain itu, masalah klasik yang selalu menjadi ganjalan hubungan diplomasi
Indonesia -- Malaysia adalah penanganan pekerja migran tidak berdokumen.

Untuk hal ini harus ada desakan kuat untuk pemerintah Malaysia agar tetap
menghormati prinsip-prinsip penegakan hak asasi manusia dalam penanganan
pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia dan menjadi
pekerja yang tidak berdokumen.

Menurut Wahyu, pemerintah Malaysia juga harus didesak untuk mengakhiri standar
ganda dalam penanganan pekerja tidak berdokumen, standar ganda itu terlihat
dengan adanya kriminalisasi terhadap pekerja migran namun tidak ada kriminalisasi
terhadap pengguna pekerja tak berdokumen.

Secara khusus, Presiden Jokowi harus memberi desakan bahwa pemerintah
Malaysia memastikan akses keadilan bagi pekerja migran yang menjadi korban
kekerasan majikan, apalagi jika pelakunya memiliki kedekatan dengan kekuasaan
negara.

Dalam kasus Adelina (juga beberapa kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan
pekerja migran lainnya) bahkan ada putusan pengadilan yang mencederai rasa
keadilan korban.

Situasi ini juga terjadi di Singapura, ada beberapa pekerja migran Indonesia,
terutama yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, menghadapi masalah hukum
bahkan ada yang menghadapi ancaman hukuman mati, harus dipastikan
pendapatan akses keadilan dan bantuan hukum. Untuk hal tersebut, presiden
Jokowi harus melakukan hal yang sama kepada pemerintah Singapura.

Selain itu, saat ini diduga telah terjadi praktik perekrutan langsung (direct hiring)
menggunakan online-system dalam perekrutan pekerja rumah tangga di Malaysia
dan Singapura. Praktik ini membuka kerentanan terutama bagi pekerja migran
Indonesia yang terjebak dalam mekanisme direct hiring tanpa kontrol.

Page 40 of 156.