Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JUNI 2019
P. 57
"Jadi kewenangan itu kan diberikan kepada pimpinan daerah setempat karena
mereka yang keluarkan perizinan kan. Jadi kan sekarang otonomi daerah kan. Jadi
bupati, walikota, gubernur setempat kan pimpinan tertinggi yang mempunyai
kewenangan memberikan izin atau membatasi izin atau mencabut izin," tambahnya.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri sebelumnya meminta
perusahaan membayar THR paling lambat tujuh hari (H-7) sebelum Hari Raya Idul
Fitri/Lebaran. Jika pembayaran dilakukan melewati batas tersebut dinyatakan
terlambat.
"THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan. Kita minta perusahaan memastikan pembayaran THR sesuai dengan
ketentuan yang berlaku," kata Hanif dalam keterangannya, Rabu (8/5/2019).
(hns/hns)
Page 56 of 73.
