Page 123 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2021
P. 123
"Artinya kita harus mengedepankan pengertian agar program pemerintah terkait JKP ini dapat
benar-benar kita laksanakan. Karena semangat JKP saat pembahasan terkait UU Cipta Kerja,
ingin menghadirkan negara dalam setiap persoalan ketenagakerjaan ketika seseorang
kehilangan pekerjaan. Atau mereka ter-PHK, negara tetap hadir," kata Sekjen Kemnaker Anwar
Sanusi dalam sosialisasi akses informasi pasar kerja JKP di Jakarta pada Senin.
Anwar menegaskan bahwa Kemnaker berkomitmen untuk menjalankan program JKP sebaik-
baiknya. Sebab produk-produk regulasi mulai dari Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Keuangan maupun Kepala BPJS Ketenagakerjaan telah
diselesaikan.
Dia menjelaskan bahwa sesuai PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JKP, ada tiga
manfaat yang diterima pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yakni uang tunai,
akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
Menurutnya, manfaat pertama yakni uang tunai bertujuan membantu pekerja saat berada di
waktu tak memperoleh penghasilan setelah kehilangan pekerjaan.
"Saat tak menerima penghasilan, pekerja/buruh akan menghadapi persoalan untuk memenuhi
kebutuhannya sehingga kita hitung berapa cash benefit yang diberikan, agar saat pekerja/buruh
ada bantalan sosial yang dijadikan sebagai landasan agar kalau jatuh tak terlalu sakit," ujar
Sekjen.
Manfaat lain adalah akses informasi pasar kerja yang diberikan dalam bentuk dua layanan yaitu
informasi pasar kerja berupa kanal informasi pasar kerja dan layanan bimbingan jabatan.
Manfaat yang ketiga adalah pelatihan kerja bagi para pemanfaat JKP. Pelatihan kerja diperlukan
pencari kerja agar memiliki keyakinan dan kepercayaan diri untuk memenangkan kompetisi
dengan pencari kerja lain.
Arah pelatihan dalam layanan bimbingan jabatan tidak seluruhnya ditujukan untuk menjadi
pekerja kembali, melainkan juga diarahkan menjadi tenaga kerja mandiri (TKM) atau wirausaha.
JKP adalah bagian dari jaminan sosial yang akan diterima pekerja korban PHK yang akan
mendapatkan manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan kesempatan mengikuti
pelatihan kerja. Rencananya program itu dapat mulai diberikan kepada pekerja pada Februari
2022.
Dalam Peraturan Menaker Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat JKP
dijelaskan bahwa manfaat uang tunai dibayarkan setiap bulan dengan maksimal enam bulan.
Tiga bulan pertama peserta mendapatkan bantuan 45 persen dari gaji yang dilaporkan dan tiga
bulan selanjutnya 25 persen dari upah dengan batas atas Rp5 juta.
122
