Page 156 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2021
P. 156
Tidak hanya dari sisi teknis, Anwar mengatakan pemerintah juga sudah menyiapkan regulasi
untuk menjalan JKP yang rencananya akan dimulai pada Februari 2022.
Beberapa regulasi itu seperti Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yang merupakan turunan Undang-
Undang Cipta Kerja.
Dari PP tersebut telah diterbitkan aturan turunan yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 7 tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan
Rekomposisi Iuran dalam Program JKP, Permenaker Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pemberian Manfaat JKP, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2021 tentang
tata cara penyediaan, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana awal dan
akumulasi iuran program JKP.
Sekjen Kemnaker mengingatkan bahwa 2022 adalah tahun pertama berlakunya JKP, dengan
terdapat potensi kecanggungan ketika merespons beberapa isu yang bisa muncul. "Semakin kita
siap, InsyaAllah kita akan bisa menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya," tegas Anwar.
JKP sendiri adalah bagian dari jaminan sosial yang akan diterima oleh pekerja korban pemutusan
hubungan kerja (PHK) yang akan mendapatkan manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja
dan kesempatan mengikuti pelatihan kerja. Rencananya program itu dapat mulai diberikan
kepada pekerja pada Februari 2022.
Dalam Peraturan Menaker Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat JKP
dijelaskan bahwa manfaat uang tunai dibayarkan setiap bulan dengan maksimal enam bulan.
Tiga bulan pertama peserta mendapatkan bantuan 45 persen dari gaji yang dilaporkan dan tiga
bulan selanjutnya 25 persen dari upah dengan batas atas Rp5 juta.
155
