Page 166 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2021
P. 166
Judul Kemenaker: Jaminan Kehilangan Pekerjaan akan Dimulai pada 2022
Nama Media republika.co.id
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/r41ho7428/kemenaker-jaminan-
kehilangan-pekerjaan-akan-dimulai-pada-2022
Jurnalis Ratna Puspita
Tanggal 2021-12-13 12:52:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Produk-produk
regulasi mulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri baik Menteri Ketenagakerjaan
maupun Menteri Keuangan sudah kami selesaikan
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Kementerian
Ketenagakerjaan sudah mempersiapkan banyak hal termasuk juga adalah persiapan untuk
membangun sistem yakni kita kenal dengan namanya Siap Kerja
Ringkasan
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi menegaskan
komitmen pemerintah untuk menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang
akan dimulai pada 2022. "Produk-produk regulasi mulai dari peraturan pemerintah, peraturan
menteri baik Menteri Ketenagakerjaan maupun Menteri Keuangan sudah kami selesaikan," kata
Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi dalam diskusi membahas akses pasar kerja dalam JKP, yang
dipantau virtual dari Jakarta, Senin (13/12).
KEMENAKER: JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN AKAN DIMULAI PADA 2022
JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi
menegaskan komitmen pemerintah untuk menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP) yang akan dimulai pada 2022. "Produk-produk regulasi mulai dari peraturan pemerintah,
peraturan menteri baik Menteri Ketenagakerjaan maupun Menteri Keuangan sudah kami
selesaikan," kata Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi dalam diskusi membahas akses pasar kerja
dalam JKP, yang dipantau virtual dari Jakarta, Senin (13/12).
Anwar mengatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta
Kerja, di mana JKP merupakan bagian di dalamnya, UU tersebut masih berlaku sampai dilakukan
165
