Page 196 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2021
P. 196
UMP dan UMK 2022 yang telah ditetapkan tersebut mulai berlaku 1 Januari 2022.
"UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur, berlaku terhitung mulai 1 Januari 2022,"
dikutip dari surat edaran Menteri Ketenagakerjaan.
Salah satunya di pulau Jawa di mana wilayahnya, baik provinsi maupun kabupaten/kota telah
menetapkan upah minimum 2022.
Dari data penetapan UMP dan UMK 2022, terdapat fakta unik, di mana upah minimum di DKI
Jakarta ternyata bukan yang tertinggi meski ibu kota merupakan pusat pemerintah dan ekonomi.
Berikut 5 daerah di Pulau Jawa dengan upah minimum 2022 tertinggi:
1. Kota Bekasi, dengan UMK 2022 sebesar Rp 4.816.921.
2. Kabupaten Karawang, dengan UMK 2022 sebesar Rp 4.798.312
3. Kabupaten Bekasi, dengan UMK 2022 sebesar Rp 4.791.843.
4. DKI Jakarta, dengan UMP 2022 sebesar Rp 4.452.724.
5. Kota Depok, dengan UMK 2022 sebesar Rp 4.377.231 hanya dengan ketik kata kunci yang
diinginkan.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI buka suara terkait upah minimum yang disebut
ketinggian. Awalnya, pernyataan soal upah minimum ketinggian diungkapkan oleh Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Pernyataan tersebut menjadi banyak dibicarakan publik di media sosial. Tak sedikit juga yang
memprotes pernyataan tersebut. Banyak netizen yang mengatakan upah minimum saat ini justru
masih terlalu rendah.
Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari menjelaskan pernyataan Menaker yang menyebutkan upah
minimum terlalu tinggi komparasi atau pembandingannya adalah nilai produktivitas tenaga kerja
di Indonesia.
"Jadi begini, ketika Ibu (Menaker) mengatakan upah minimum yang ada ketinggian, itu bukan
menganggap bahwa pekerja itu sah pekerja mendapatkan upah lebih rendah. Ketinggian itu,
komparasinya kalau dilihat dari nilai produktivitas, produktivitas kan kemampuan kita bekerja
efektif dan efisien," kata Dita di Jakarta, dikutip Sabtu (20/11/2021).
Dita juga menyebutkan nilai produktivitas tenaga kerja di Indonesia sebetulnya masih cenderung
rendah dibandingkan dengan upahnya. Ia menyebutkan, nilai efektivitas tenaga kerja di
Indonesia itu masuk ke dalam urutan ke 13 di Asia.
"Baik jam kerjanya, maupun tenaga kerjanya, ini umum secara nasional. Komparasinya
ketinggian itu dengan itu, bukan berarti semua orang layak dikasih gaji kecil," jelas Dita.
195
