Page 2 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019
P. 2

Resume Kliping Berita Ketenagakerjaan

                                                 3 Desember 2019


                                                      Berita Terbaru

                        50
                        45
                        40
                        35
                                                       Positif; 44
                        30
                        25
                                                                          Negatif; 29
                        20
                        15
                        10
                         5
                         0
                                          Positif                           Negatif


                                                  NEWSTREND


                                   DIDEMO BURUH, RIDWAN KAMIL TEGASKAN TAK AKAN
                 Judul          :
                                   UBAH SK UMK

                 Sentimen       :  Negatif



               Ringkasan


               Meski gubernur telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) sebanyak 18 serikat pekerja
               dari berbagai wilayah Jabar tetap menggelar aksi di Gedung Sate, Kota Bandung.

               Ada tiga tuntutan yang disuarakan oleh buruh salah satunya mengenai penolakan

               atas poin 7 huruf D yang tertulis dalam SK. Poin tersebut berisi soal penangguhan
               upah  minimum  bagi  buruh  perusahaan  padat  karya.  Hal  ini  dinilai  bertentangan

               dengan Undang-undang Ketenagakerjaan Tahun 2013.


               Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menolak revisi poin dalam Surat Keputusan (SK)

               mengenai UMK 2020 yang dituntut oleh ribuan buruh. Ia menilai,  setiap kebijakan
               tidak  bisa  memuaskan  semua  pihak.      Ridwan  Kamil  berharap  agar  semua  pihak

               memahami bahwa keputusannya dalam SK sudah dipikirkan dengan matang. Dengan
               pertimbangan  untuk  mencegah  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  dan  mencegah

               perusahaan pailit, khususnya perusahaan padat karya hengkang dari Jabar.




                                                       Page 1 of 116.
   1   2   3   4   5   6   7