Page 62 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 62
Judul Kenaikan Upah Minimum Jakarta Menuai Dukungan
Nama Media Kontan
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg14
Jurnalis vendy yhulia susanto
Tanggal 2021-12-23 04:56:00
Ukuran 197x280mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 41.862.500
News Value Rp 125.587.500
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Dalam delapan hari ke depan, kebijakan bani upah minimum provinsi (UMP) 2022 akan berlaku.
Hingga kini polemik kebijakan kenaikan UMP DKI Jakarta yang bani ditetapkan Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswe-dan tenis bergulir. Dalam kebijakan UMP bani DKI Jakarta ditetapkan
kenaikan sebesar Rp 225.000 atau setara 5,1% atau jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan
sebelumnya yang cuma Rp 37.000 atau 0,85%.
KENAIKAN UPAH MINIMUM JAKARTA MENUAI DUKUNGAN
JAKARTA. Dalam delapan hari ke depan, kebijakan bani upah minimum provinsi (UMP) 2022
akan berlaku. Hingga kini polemik kebijakan kenaikan UMP DKI Jakarta yang bani ditetapkan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswe-dan tenis bergulir.
Dalam kebijakan UMP bani DKI Jakarta ditetapkan kenaikan sebesar Rp 225.000 atau setara
5,1% atau jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan sebelumnya yang cuma Rp 37.000 atau
0,85%.
Padahal kenaikan upah bani hasil revisi memang ideal untuk mendorong pen umbuhan ekonomi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa
menyebut, Bappenas melakukan simulasi perhitungan jika kenaikan UMP rata-rata 5%, maka
dapat meningkatkan dan mendorong konsumsi rumah tangga masyarakat hingga sekitar Rp 180
triliun per tahun.
"Itu memberikan bantalan pertumbuhan konsumsi setidaknya 5,2% ujar Suharso beberapa
waktu lalu.
Menurut Suharso, kenaikan UMP cuma 1% terbilang tidak mungkin. Meski begitu, ia
mengatakan, kenaikan UMP sebesar 1% mungkin saja terjadi karena regulasi perhitungan
formula upah minimum yang berlaku saat ini mengikuti ketentuan di PP Nomor 36 Tahun 2021.
Sementara itu, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Chairul Fadhly
Harahap bersikukuh revisi kenaikan upah di Jakarta melanggar aturan.
61
