Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2019
P. 120
"Kerja sama ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja usia produktif di
Jepang. Ini kesempatan bagi kita untuk mengisi jabatan-jabatan di sektor formal
yang banyak dibutuhkan di Jepang," tuturnya di Kantor Kemnaker, Jakarta Selasa
(25/6/2019).
Hanif menjelaskan, saat ini hingga beberapa tahun ke depan, Jepang akan
mengalami shortagetenaga kerja dan aging society. Sehingga, untuk memenuhi
kebutuhan tenaga kerja dengan usia produktif, Jepang harus merekrut tenaga kerja
asing.
Untuk menghadapi masalah tersebut, pada tanggal 1 April 2019, Pemerintah Jepang
mengeluarkan kebijakan baru terkait regulasi keimigrasian, yaitu residential status
baru bagi SSW (TKA berketerampilan spesifik) yang akan bekerja ke Jepang.
"Melalui kebijakan residential status tersebut, Pemerintah Jepang membuka peluang
kerja pada 14 sektor bagi tenaga kerja asing SSW. Total kuota SSW untuk seluruh
negara, termasuk Indonesia adalah 345.150 tenaga kerja," ujarnya.
Adapun sektor-sektor pekerjaan yang dibutuhkan antara lain Care worker; Building
Cleaning Management; Machine Parts and Tooling Industries, Industrial Machiner,
Industry Electric, Electronics, and Information Industries Construction Industries
Shipbuilding and Ship Machinery Industr, Automobile repair and maintenance.
Kemudian Aviation Industry, Accomodation Industry, Agriculture, Fishery and
Aquaculture, Manufacture of food and beverages dan Food service industry.
"Berdasarkan arahan Pak Wakil Presiden Jusuf Kalla, Pemerintah Indonesia
menargetkan agar tenaga kerja Indonesia dapat memenuhi 20 persen atau 70 ribu
orang dari kuota tersebut," jelas Hanif.
Dia melanjutkan, Kemnaker sendiri tengah fokus menggenjot peningkatan
kompetensi SDM melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Optimalisasi ini dilakukan agar
lulusan BLK mampu bersaing di dunia industri, baik di dalam maupun di luar negeri,
termasuk di Jepang.
"Kita harus menyesuaikan sistem dan kurikulum pelatihan di BLK dengan kebutuhan
sektor industri di Jepang sehingga lulusan BLK sesuai dengan standar yang
diharapkan, termasuk juga kemampuan Bahasa Jepang," paparnya.
"Jadi Pemerintah Indonesia harus mengikuti standar kerja di Jepang sebagai standar
kompetensi kerja (SKK) khusus yang akan menjadi standar dan pedoman dalam
proses pelatihan maupun uji kompetensi bagi calon tenaga kerja yang nantinya
akan bekerja di Jepang," tambah dia..
Page 119 of 185.
