Page 12 - Resume 2 Oktober 2019
P. 12
URL :
http://klipingkemnaker.binokular.net/report/detail/16536135
Sejumlah asosiasi pengusaha dan asosiasi buruh memiliki
sikap berbeda terhadap rencana revisi UU nomor 13 tahun
2003 tentang ketenagakerjaan. Asosiasi pengusaha meminta
agar DPR periode 2019-2024 dapat merevisi UU tentang
ketenagakerjaan.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan dan
Hubungan Industrial Antonius J. Supit mengatakan, secara
umum, semestinya produk UU yang dihasilkan DPR adalah
UU yang ramah terhadap investasi yang akan memberikan
lapangan kerja dan penerimaan pajak yang signifikan. "Bukan
sebaliknya," kata Antonius kepada Kontan.co.id, Selasa
(1/10). Senada, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel
Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta berharap revisi UU
ketenagakerjaan dapat dibahas dan disahkan oleh DPR
periode 2019-2024.
Antonius J. Supit - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang
Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
"Dalam beberapa pasalnya, (UU Ketenagakerjaan saat ini) tidak
kondusif terhadap iklim investasi. Umpamanya, pesangon yang
filosofinya semestinya adalah 'uang tunggu' atau menunggu untuk
mendapatkan pekerjaan baru, yang sesuai UU nomor 13 tahun
2003 bisa mencapai sampai 32 bulan lebih,"
