Page 248 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 248
Dari operasi itu ditemukan 59 orang calon PMI ilegal yang akan berangkat ke Timur Tengah
sebagai PRT, dan 52 orang diantaranya berasal dari NTB. Padahal sejak tahun 2015 penempatan
PRT di kawasan timur tengah sudah ditutup.
"Ini jelas tindak kejahatan. Dan pertemuan ini harus menghasilkan sesuatu yang konkret untuk
mewujudkan zero nonprosedural, yang telah menjadi komitmen gubernur, wakil gubernur dan
bupati/walikota," tegasnya.
Untuk mencegah terjadinya kasus seperti ini berulang, pemerintah perlu secara masif
memberikan informasi dan edukasi tentang bekerja di luar negeri kepada masyarakat. Fungsi
bidang pengawasan dan bidang penempatan ketenagakerjaan perlu ditingkatkan.
"Harus ada kolaborasi yang kuat antara Disnaker Provinsi dan kabupaten/kota, hingga desa dan
dusun, melibatkan stakehorlder terkait, yaitu TNI - Polri di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
hingga Babinsa dan Babinkamtibmas di tingkat desa serta Dinas Sosial, BP3AKB, dan imigrasi,"
tegasnya.
Keluarga Tak Tahu Kepala Disnakertrans Lombok Tengah H L Karyawan menjelaskan saat tim
turun ke lapangan menemukan fakta bahwa banyak keluarga PMI sendiri pun tidak mengetahui
bahwa anggota keluarganya berangkat untuk bekerja di luar negeri.
"Pada saat itu, kami mewawancara Kepala Desa setempat. Dari komunikasi itu meskipun ke
Malaysia belum dibuka, banyak sekali warga yang berangkat ke sana," ungkapnya.
Ada tiga langkah kongkret yang telah disepakati bersama untuk melakukan pencegahan
bersama. Pertama, Forum Kepala Desa siap memberikan informasi kepada masyarakat tentang
pasar kerja di luar negeri, mulai dari negara tujuan yang buka, P3MI yang resmi, dan job order
yang berlaku. Kedua, sosialisasi secara masif dilakukan di setiap desa tentang pasar kerja,
termasuk melibatkan para kader posyandu. Sedangkan di tiap-tiap kecamatan akan dikoordinir
oleh Ketua APJATI (Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) dan ASPATAKI (Asosiasi
Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia). Ketiga, setiap PT akan dibekali oleh KTA dan
surat tugas dari P3MI sehingga Kades tidak lagi was-was memberikan izin untuk berangkat.
Dalam pertemuan itu telah disepakati pula untuk melaksanakan ketiga aksi nyata itu akan
dibentuk Satgas PPMI di tiap-tiap kabupaten kota hingga desa.
Tiga langkah kongkret itu semoga bisa jadi obat mujarab untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat akan bahayanya jalan hidup seorang PMI jika memaksa ikut jalur ilegal.
247
