Page 294 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

"Ya (pemotongan batal), bisa nanya ke direksi saja. Pengarahan kami sudah jelas," kata Ahok
saat dihubungi, Jumat, 24 Desember 2021.
Meski pemotongan gaji karyawan batal, persiapan untuk menjalankan program Agile Working di
perusahaan tetap berlanjut. Program ini sedang disiapkan oleh Pertamina, yaitu menawarkan
pola kerja dengan mekanisme Work From Office (WFO) alias bekerja dari kantor atau Work From
Home (WFH) yaitu bekerja dari rumah, kepada para pegawai.

Menurut Ahok, mayoritas perwira alias Pertamina Wira, sebutan untuk pekerja Pertamina,
memang memilih program tersebut. Akan tetapi, tanpa ada pemotongan gaji.

"Harusnya memang tidak ada pemotongan, karena mereka juga membayar kuota internet
rumah."

Penjelasan ini disampaikan Ahok setelah adanya persoalan internal yang terjadi antara
manajemen dan serikat pekerja Pertamina. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)
berencana mogok kerja selama 10 hari, dari 29 Desember 2021 sampai 7 Januari 2022.

Rencana tersebut disampaikan dalam surat pemberitahuan tertanggal 17 Desember. Surat ini
ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan juga Direktur Utama Pertamina
Nicke Widyawati. Ada lima alasan dan sebab mereka melakukan mogok kerja, yaitu:

1. Tidak tercapainya kesepakatan untuk melakukan PKB di Pertamina, antara pengusaha dan
pekerja yang diwakiki FSPPB
2. Pengusaha dan pekerja yang diwakili FSPPB gagal melalukan perundingan
3. Tidak adanya itikad baik dari direktur utama untuk membangun industrial peace atau
hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan
4. Tidak diindahkannya berbagai upaya damai yang sudah ditempuh FSPPB
5. Diabaikannya tuntutan kepada Menteri BUMN untuk mengganti pimpinan atau Direktur
Utama Pertamina dengan yang lebih baik.
FSPPB mengirimkan surat ini kepada Ida. Gayung bersambut, di mana Kementerian
Ketenagakerjaan atau kantor mempertemukan kedua pihak yang berselisih ini. FSPPB dan
manajemen Pertamina pun bertemu di kantor Kemenaker, Jakarta Selatan, pada Rabu lalu, 22
Desember 2021.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden FSPPB Arie Gumilar, serta Direktur Sumber Daya
Manusia Pertamina M. Erry Sugiharto dan tim.

"Pertemuan ini sebagai upaya nyata Kemnaker untuk merespons kondisi hubungan industrial
yang sedang berkembang di masyarakat Indonesia dan hangat dibicarakan," kata Direktorat
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kemenaker, Indah
Anggoro Putri, dalam keterangan tertulis, Kamis, 23 Desember 2021

Ada beberapa masalah yang diungkap dalam pertemuan, salah satunya mengenai kenaikan upah
yang masih memerlukan komunikasi efektif antar pihak. Berikutnya tentang pemberian insentif
sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama atau PKB, yang akan dicermati oleh kedua pihak.

Lalu terakhir, penguatan persepsi para pihak terkait lingkup kewenangannya berdasarkan
ketentuan yang berlaku.

"Untuk dapat mem-folow up identifikasi dimaksud akan digelar pertemuan lanjutan pascanatal
dan sebelum tahun baru," kata Indah.

293