Page 143 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 143
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, dengan dinyatakan masih berlakunya UU
Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi, seluruh materi dan substansi serta aturan sepenuhnya
tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK.
MENAKER: PP TENTANG PENGUPAHAN TETAP BERLAKU
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, dengan dinyatakan masih berlakunya UU
Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi, seluruh materi dan substansi serta aturan sepenuhnya
tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK.
"Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk
pengaturan (Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021) tentang pengupahan masih tetap
berlaku." ujar Menaker Ida dalam siaran pers, Kamis (2/12/2021).
Ida memaparkan, bahwa peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat
UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan. Alhasil, proses
pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus tunduk pada aturan tersebut, tidak
terkecuali mengenai pengupahan.
"Oleh karenanya, saya kembali meminta kepada semua pihak khususnya para Kepala Daerah
untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga
mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang Upah Minimum (UM)
saja, tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh
pengusaha," terang Menaker Ida.
Lebih lanjut Menaker Ida menambahkan, terkait dengan UM sendiri merupakan instrumen jaring
pengaman bagi pekerja/buruh yang tidak boleh dibayarkan upah/gajinya di bawah nilai UM yang
berlaku pada satu wilayah. UM juga hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja
maksimal 12 bulan.
Dalam pelaksanannya, UM tingkat provinsi atau UMP ditetapkan oleh Gubernur setiap tahunnya.
Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan catatan rata-
rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam 3 tahun terakhir, lebih tinggi dari rata-rata
pertumbuhan ekonomi provinsi, atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi
kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari
provinsi.
Selanjutnya, dalam penetapan UMK, Gubernur dapat meminta pertimbangan Dewan
Pengupahan Provinsi. UMK tersebut ditetapkan setelah UMP ditetapkan dan harus lebih tinggi
dari UMP. Jika syarat tidak terpenuhi, maka Gubernur tidak dapat menetapkan UMK.
"Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021 ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar
wilayah, baik antar Provinsi maupun antar Kabupaten/Kota tidak semakin melebar. Kita optimis
dengan mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi dan dunia
usaha kian bergairah yang berdampak pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.
Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelas Ida.
Terakhir, Menaker Ida menegaskan bahwa mediator hubungan industrial dan pengawas
ketenagakerjaan berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan UM 2022 maupun penerapan
struktur skala upah (SUSU) di perusahaan. Mediator akan membantu serta memfasilitasi
142
