Page 338 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

Keputusan penetapan UMK ini sudah sesuai dengan hasil rapat Dewan Pengupahan Kota Solo
dan perwakilan organisasi buruh.
Ketua Serikat Pekerjaan Seluruh Indonesia (SPSI) Solo Wahyu Rahadi mengaku hanya bisa
mengikuti aturan dengan pasrah menerima keputusan itu. Namun demikian, ia sangat
menyayangkan minimnya besaran kenaikan UMK itu.

"Kami menyayangkan ketentuan ini. Karena ternyata kami yang bicara dengan data dan tanpa
unjuk rasa malah tidak mampu mengubah keadaan," kata Wahyu, Kamis (2/12).

Wahyu menjamin para buruh di Kota Solo akan menerima keputusan ini dengan kondusif dengan
tidak melakukan aksi. Namun, ia berharap semua aktivis buruh harus belajar mengubah pola
perjuangannya di Kota Solo.

"Nasi sudah menjadi bubur. Kami tampaknya tidak akan melakukan aksi," katanya.
Ia justru menyoroti masih ada sejumlah pengusaha yang masih membayar tidak sesuai
ketentuan UMK. Terutama bagi pelaku usaha mikro dan UMKM.

Padahal, sesuai dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, upah boleh dibayar
sebesar 25 persen di atas nilai garis kemiskina, atau sebesar 50 persen dari rata-rata konsumsi
per kapita.

"Ini adalah perbudakan baru. Dalam SE Menaker soal penjelasan teknis penetapan UMK,
sekarang ada upah untuk buruh usaha mikro dan UMKM," katanya.

Di mana ketentuannya, lanjut dia, usaha kecil penjualan per tahun sampai batas Rp 15 miliar.
Artinya, usaha dengan omzet kurang dari Rp 15 miliar per tahun boleh membayar upah Rp
600.000 - Rp 800.000 Sementara itu, Sekretaris Apindo Solo Wahyu Haryanto merespons
keluhan para buruh tersebut.

Ia menekankan kenaikan UMK Solo termasuk tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Solo dan
sekitarnya. Maka pihaknya mengajak para buruh untuk menerima ketentuan ini agar percepatan
ekonomi di Solo cepat pulih.

"Kita sama-sama menjaga hubungan industrial ini. Supaya perekonomian kembali pulih. Toh
Gubernur sudah memutuskan besaran UMK ini. Mari dihormati keputusan Gubernur,"
pungkasnya.

(Ismail/Jawa Tengah).

337