Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2019
P. 92
Title BANYAK PERUSAHAAN DI JEPARA BELUM DAFTARKAN KARYAWAN KE BPJS
KETENAGAKERJAAN
Media Name jateng.antaranews.com
Pub. Date 02 Juli 2019
Page/URL https://jateng.antaranews.com/berita/246816/banyak-perusahaan-di-jepar a-belum-
daftarkan-karyawan-ke-bpjs-ketenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jepara - Perusahaan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, diminta mendaftarkan
karyawannya sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan
oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan karena
perusahaan yang belum mendaftarkan bisa diancam dengan sanksi pencabutan izin
usaha.
"Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak bagi para pekerja,
sedangkan bagi pemberi kerja atau perusahaan merupakan kewajiban," kata Kepala
Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Perintis (KCP) Jepara Anggoro Ari Cahyono
saat menggelar sosialisasi "Manfaat Program dan Kepatuhan Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" di Ruang Pertemuan Rumah Makan
Maribu Kabupaten Jepara, Selasa.
Kegiatan tersebut, juga menghadirkan nara sumber dari Kasidatun Kejaksaan Negeri
Kabupaten Jepara Wawan Rusmawan serta mengundang 57 perwakilan perusahaan
yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Kewajiban perusahaan tersebut, diatur melalui UU nomor 24/2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Pemerintah nomor 86/2013 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain
Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan
Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Ia mengungkapkan pemberi kerja dapat dikenakan sanksi administratif seperti
pencabutan izin usaha, pembekuan izin dalam mengikuti tender proyek, larangan
izin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing yang tertera pada pasal 9 PP 86/2013,
sedangkan pada pasal 55 UU nomor 24/2011 dijelaskan tentang sanksi pidana dapat
dikenakan kepada pemberi kerja.
Page 91 of 95.
