Page 181 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2021
P. 181
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker, Indah
Anggoro Putri, mengatakan, kebijakan diputuskan setelah melakukan koordinasi dengan Komite
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Kementerian Keuangan untuk memperluas cakupan
penerima Program BSU.
"Sisa Anggaran BSU tersebut sebesar Rp 1.791.477.000 dan akan menyasar 1.791.477 pekerja.
Anggaran yang ditetapkan dan diberikan Komite PEN untuk Program BSU sebesar Rp 8,7 triliun
untuk 8.783.350 pekerja terdampak Pandemi COVID-19," kata Indah Anggoro Putri, dalam Rapat
Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu
(29/9).
Dirjen Indah Anggoro Putri menjelaskan realisasi dan progres program BSU saat ini telah
tersalurkan kepada 6.991.873 pekerja/buruh dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,9 triliun.
"Kami juga mendapat informasi, kami harus melaporkan BSU. Alhamdulillah per hari ini
mengalami progress yang signifikan, dari target 8.783.350 pekerja," ujarnya.
Selanjutnya Dirjen Putri merinci sesungguhnya data calon penerima BSU yang diterima
kemenaker sejumlah 8.508.527. Kemudian setelah dilakukan pengecekan dan diverifikasi,
ditemukan 758.327 data pekerja yang duplikasi bansos atau telah menerima bantuan sosial lain.
Data tersebut dianggap tidak memenuhi syarat penerima Program BSU.
"Kami telah melakukan verified data untuk menghindari bansos-bansos lain dan dikeluarkan dari
data BSU," katanya.
Demikian, dia menegaskan bahwa Program BSU tahun 2021 akan dirampungkan dan tersalurkan
seluruhnya kepada penerima yang memenuhi syarat sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2021
hingga akhir Oktober 2021 mendatang. Hal demikian sesuai arahan Ibu Menaker, Ida Fauziyah.
Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6 [bim].
180