Page 247 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2021
P. 247
meminta penetapan upah minimum dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda). Mendorong hal
itu, buruh berencana melakukan aksi di seluruh Indonesia.
"KSPI akan mengorganisir aksi-asi penolakan UMK 2022 dan meminta Bupati/Wali Kota untuk
menetapkan upah minum tidak menggunakan UU Cipta kerja atau PP 35, dan menetapkan upah
minimum kelompok sektoral oleh Bupati dan Wali Kota menggunakan Perda," kata Presiden KSPI
Said Iqbal, dalam konferensi pers, Rabu (29/9/2021).
Aksi ini akan dilakukan di oleh serikat buruh di 34 Provinsi dan hampir ada di 400
Kabupaten/Kota. "Tentu daerah-daerah yang banyak industri-industri saja, dari 400 itu serempak
aksi di kantor Kabupaten/Kota," ungkapnya.
Penetapan upah minimum oleh Pemda didorong, karena Pemda dinilai memiliki hak untuk
menetapkan upah di atas upah minimum yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Bupati/Wali Kota bisa menetapkan upah sektor industri. Bentuknya upah minum kelompok
industri, jenis usaha, upah di atas upah minimum. Apapun namanya diserahkan kepada
Bupati/Wali kota," ungkapnya.
Nilai upah minimum 2022 diharapkan naik rata-rata 7-10%. Permintaan kenaikan upah minimum
itu berdasarkan survei terhadap peningkatan harga-harga komoditas di pasar dari berbagai
daerah. Dari beberapa komoditas yang naik, terjadi kenaikan harga rata-rata 7-10%.
"Dengan demikian, KSPI meminta penetapan UMK 2022 setara kenaikan 7-10% atau dengan
kata lain penetapan UMK 2022 tidak dengan UU Cipta Kerja atau PP No 35. Itu survei
menggunakan survei kebutuhan hidup layak (KHL)," tutupnya.
246
