Page 269 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2021
P. 269
Serta mengharmonisasikan regulasi jaminan sosial terutama regulasi antara klaim program
Jaminan Hari Tua (JHT) dan klaim program JKP.
Hal tersebut dipaparkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar saat membacakan hasi
kesimpulan rapat bersama unsur terkait di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa 28
September 2021.
"Sehubungan dengan sisa anggaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp1.791 triliun, Komisi
IX mendesak Kemnaker untuk memanfaatkan sisa anggaran tersebut dengan memperluas
kepesertaan dan wilayah penerima bantuan terutama pada sektor informal," papar Ansory.
Juga mendesak Dewan Jaminan Sosial Nasional lebih intens dalam melakukan pengawasan mulai
dari validasi data hingga verifikasi data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Ansory menambahkan, Komisi IX juga mendesak Kemnaker bersama BPJS Ketenagakerjaan
untuk bersama membangun tata kelola data sehingga seluruh manfaat jaminan sosial dan
bantuan sosial lebih tepat sasaran.
BPJS Ketenagakerjaan juga harus mengembangkan program aplikasi BPJS Ketenagakerjaan
dengan memperkaya pilihan aplikasi di dalamnya. Sehingga dapat memudahkan peserta
program BPJS Ketenagakerjaan dalam mengakses aplikasi tersebut.
"Guna memberikan kemudahan, memahami kepesertaan dan mengklaim program program
jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, program
jaminan kematian dan program jaminan kehilangan pekerjaan," tutup Ansory Siregar.***
268
