Page 292 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2021
P. 292
Peserta harus merupakan seorang WNI dan usia belum mencapai 54 tahun, serta mempunyai
hubungan kerja dengan perusahaan, baik perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
"JKP memang diprioritaskan untuk pekerja penerima upah [PU], tentu yang memiliki hubungan
kerja karena dia PU dengan pemberi kerja atau perusahaan, baik hubungan kerjanya PKWTT
maupun PKWT," ujar Indah dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa
(28/9/2021).
Dia juga menekankan, bagi perusahaan skala menegah dan besar harus terdaftar atau memiliki
lima program jaminan sosial, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM),
Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sedangkan untuk perusahaan skala kecil dan mikro harus terdaftar dalam empat program
jaminan sosial, antara lain JKK, JKM, JHT, dan JKN.
Kemudian, untuk pendaftaran peserta eksisting atau peserta pada perusahaan yang sudah
terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan atau pemberi kerja diwajibkan
untuk memberikan data hubungan kerja dengan pekerjanya terkait status hubungan kerja
pekerjanya.
Nantinya, peserta program JKP akan mendapatkan tiga manfaat, antara lain manfaat uang tunai,
akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
"JKP ini memang layanan paling lengkap, paling komprehensif. Ada tiga manfaat, jadi bukan
hanya uang tunai saja," kata Indah.
Dia memaparkan manfaat uang tunai diberikan paling banyak 6 bulan dengan ketentuan 45
persen dari upah untuk 3 bulan pertama dan 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya.
Kemudian, manfaat akses informasi pasar kerja berupa informasi pasar kerja dan bimbingan
jabatan berupa asesmen diri dan konseling karir yang dilakukan oleh petugas pengantar kerja
secara luring atau daring melalui Sisnaker.
Manfaat lainnya adalah peserta JKP dapat menikmati layanan pelatihan kerja yang dilakukan
melalui lembaga pelatihan kerja pemerintah, perusahaan swasta, atau perusahaan yang
terdaftar dan terverifikasi di Sisnaker. Apabila telah selesai pelatihan, peserta harus melapor
kembali melalui Sisnaker maksimal 7 hari kerja.
Adapun, peserta yang dapat mengajukan klaim JKP adalah peserta yang telah memenuhi masa
iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan
berturut-turut.
Dengan adanya persyaratan masa iur 12 bulan yang dimulai Februari 2021, maka manfaat JKP
dapat diajukan setelah peserta memenuhi persyaratan masa iur.
"Di Februari 2022 peserta bisa mengajukan klaim. Sedangkan bagi peserta yang ter-PHK sebelum
memiliki masa iur 12 bulan maka belum dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan JKP,"
kata Indah.
Sumber : JIBI/Bisnis.com.
291
