Page 326 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2021
P. 326

Judul               Komisi IX Desak Kemnaker Tingkatkan Program JKP
                Nama Media          Haluan Padang
                Newstrend           Jaminan Kehilangan Pekerjaan
                Halaman/URL         Pg6
                Jurnalis            h
                Tanggal             2021-09-29 09:24:00
                Ukuran              61x153mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 5.337.500

                News Value          Rp 26.687.500
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meningkatkan manfaat
              program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja informal. Serta mengharmonisasikan
              regulasi jaminan sosial terutama regulasi antara klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) dan
              klaim program JKP. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ansory Siregar saat
              Rapat  Dengar  Pendapat  (RDP)  dengan  sejumlah  mitra  kerja  Komisi  IX  Gedung  Nusantara  I,
              Senavan, Jakarta, Selasa (28/9).


              KOMISI IX DESAK KEMNAKER TINGKATKAN PROGRAM JKP

              JAKARTA,  HALUANKomisi  IX  DPR  RI  mendesak  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)
              meningkatkan  manfaat  program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (JKP)  bagi  pekerja  informal.
              Serta  mengharmonisasikan  regulasi  jaminan  sosial  terutama  regulasi  antara  klaim  program
              Jaminan Hari Tua (JHT) dan klaim program JKP.

              Hal  ini  disampaikan  oleh  Wakil  Ketua  Komisi  IX  DPR  RI,  Ansory  Siregar  saat  Rapat  Dengar
              Pendapat (RDP) dengan sejumlah mitra kerja Komisi IX Gedung Nusantara I, Senavan, Jakarta,
              Selasa (28/9).

              Disampaikan Ansory, sehubungan dengan sisa anggaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar
              Rp 1.791 triliun, Komisi IX mendesak Kemnaker untuk memanfaatkan anggaran tersebut dengan
              memperluas kepesertaan dan wilayah penerima bantuan terutama pada sektor informal.

              "Serta mendesak Dewan Jaminan Sosial Nasional lebih intens dalam melakukan pengawasan
              mulai dari validasi data hingga verifikasi data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)," ujar
              politisi Fraksi PKS itu.

              Ia menambahkan, Komisi IX juga mendesak Kemnaker bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk
              bersama membangun tata kelola data sehingga seluruh manfaat jaminan sosial dan bantuan
              sosial lebih tepat sasaran.





                                                           325
   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331