Page 81 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2021

Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker,
Indah Anggoro Putri, perluasan penerima BSU ini diputuskan karena ada sisa anggaran.
Kebijakan tersebut sudah dikoordinasikan dengan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
dan Kementerian Keuangan untuk memperluas cakupan penerima Program BSU.

"Sisa Anggaran BSU tersebut sebesar Rp 1.791.477,000 dan akan menyasar 1.791.477 pekerja.
Anggaran yang ditetapkan dan diberikan Komite PEN untuk Program BSU sebesar Rp.8,7 Triliun
untuk 8.783.350 pekerja terdampak Pandemi COVID-19," kata Indah Anggoro Putri, saat
mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, dikutip dari keterangan tertulis
Kemnaker Rabu (29/9/2021).

Indah Anggoro Putri menjelaskan realisasi dan progres program BSU saat ini telah tersalurkan
kepada 6.991.873 pekerja/buruh dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.9 Triliun.

"Kami juga mendapat informasi, kami harus melaporkan BSU. Alhamdulillah per hari ini
mengalami progress yang signifikan, dari target 8.783.350 pekerja," kata Putri.
Putri menambahkan data yang diterima kemenaker sejumlah 8.508.527 calon penerima.
Kemudian setelah dilakukan pengecekan dan diverifikasi, ditemukan 758.327 data pekerja yang
duplikasi bansos atau telah menerima bantuan sosial lain. Data tersebut dianggap tidak
memenuhi syarat penerima Program BSU.
"Kami telah melakukan verified data untuk menghindari bansos-bansos lain dan dikeluarkan dari
data BSU," terang Putri.

Program BSU tahun 2021, sedianya akan dirampungkan dan tersalurkan seluruhnya kepada
penerima yang memenuhi syarat sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 hingga akhir Oktober
2021 mendatang. Hal itu sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

80