Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 FEBRUARI 2020

Title RUU OMNISBUS LAW BERPOTENSI TURUNKAN KESEJAHTERAAN BURUH
Media Name suaramerdeka.com
Pub. Date 04 Februari 2020
https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/216122/ruu-omnisbus-law-berp otensi-
Page/URL
turunkan-kesejahteraan-buruh
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan RUU Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja berindikasi menurunkan tingkat kesejahteraan buruh, baik dari sisi
status kepegawaian maupun pengupahan. Itulah yang dikhawatirkan kaum buruh.
Indikasi berikutnya, lanjut dia, buruh memang belum masuk dalam tim pengawal
penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CLK). Sebagian besar yang
masuk adalah pengusaha. "Ini yang perlu kita awasi terus, dan kami komisi IX DPR,
telah mengusulkan kepada pemerintah agar asosiasi buruh masuk dalam tim
pengawal itu, biar fair. Indikasinya memang selama ini yang dilibatkan dari
pengusaha. Maka itu kami usulkan agar perspektif buruh juga terlibat, agar
seimbang," kata Edy Wuryanto saat menghadiri Rapat Kerja Nasional dan pelantikan
Pengurus Daerah Himpunan Perawat Manajer Indonesia (HPMI) Provinsi Jawa
Tengah, di Semarang, belum lama ini. Ia mengingatkan jangan sampai kepentingan
pengusaha justru lebih banyak masuk. "RUU yes, kepentingan buruh harus tetap
dipertahankan. Kami berkomitmen mengawal kepentingn buruh. Karena buruh ini,
kalau digoyang harkat dirinya, bisa menggoyang stabilitas nasional," kata Edy
Wuryanto.

Di sela-sela kegiatan itu, Edy Wuryanto menerima Wakil Ketua Umum Dewan
Pengurus Nasional Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Slamet Kaswanto.
Perwakilan dari asosiasi buruh itu menyampaikan draf aspirasi buruh terkait RUU
Omnibus Law CLK. "Kami berharap aspirasi buruh ini masuk dalam pansus DPR. Kita
tak alergi terhadap investasi, tapi harus diperhatikan hak-hak normatif pekerja.
Jangan sampai hak pekerja diberangus, dihilangkan, atau dikurangi sebagaimana
yang sekarang sudah berlangsung di UU Ketenagakerjaan." Buruh, lanjut dia,
memiliki pemikiran yang kurang baik terhadap Omnibus Law CLK, karena pekerja
tidak dilibatkan. Pada kesempatan itu, Edy Wuryanto juga mendorong Himpunan
Perawat Manajer Indonesia (HPMI) untuk turut memikirkan perawat yang bekerja di
rumah sakit maupun klinik, terutama sektor swasta. Ia mengatakan bahwa perawat
manajer harus ikut menjamin perawat yang bekerja di bawah naungannya,
terutama sektor swasta. Beberapa hal yang dia soroti adalah terkait UMK yang
harus dipenuhi, jaminan kesehatan, jaminan masa tua, jaminan kematian bagi
perawat juga harus dipenuhi. "Karena saya lihat masih banyak rumah sakit atau
klinik yang mempekerjakan perawat dengan upah di bawah standar," kata Edy.
(ekd-23)
Title TKI HONGKONG DIPASTIKAN NEGATIF

Page 6 of 85.